Purworejo, insanimedia.id – Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mempercepat realisasi sejumlah program serta penyaluran bantuan kepada masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama DKPP di ruang rapat DPRD Purworejo, Selasa (22/9/2026).
Ketua Komisi II DPRD Purworejo Alipman Syafii memimpin rapat tersebut bersama sejumlah anggota Komisi II. Dari pihak eksekutif, Kepala DKPP Purworejo hadir bersama jajaran untuk menyampaikan perkembangan berbagai program yang menjadi perhatian DPRD.
Alipman menjelaskan, Komisi II menggelar rapat tersebut untuk mengevaluasi pelaksanaan program DKPP, khususnya kegiatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Yang dibahas terkait evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,” kata Alipman.
Dalam rapat tersebut, Komisi II membahas sejumlah program, antara lain hibah, bantuan ternak kambing dan sapi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), serta pembangunan jalan usaha tani (JUT).
Alipman menyebut sebagian kegiatan masih berada dalam tahap pelaksanaan. Karena itu, DPRD terus melakukan pengawasan agar setiap pekerjaan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan, baik dari sisi waktu maupun kualitas dan kuantitas.
“Perlunya kami melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan tersebut, sehingga pekerjaan bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan juga sesuai dengan kualitas, mutu, serta kuantitas yang sudah direncanakan,” ujarnya.
Komisi II juga memberikan perhatian terhadap pengadaan cadangan pangan bagi masyarakat yang mengalami gagal panen atau terdampak bencana dan kekeringan. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat ketika menghadapi kondisi yang memengaruhi ketersediaan pangan.
Alipman mengatakan, proses pengadaan cadangan pangan masih berada dalam tahap persiapan. Sejumlah masyarakat telah menyampaikan usulan, namun proses penyalurannya belum seluruhnya terealisasi.
Selain itu, DPRD menyoroti pengadaan berbagai sarana pendukung pertanian, seperti traktor, alat pengolah pertanian (APO), dan pompa air. Berdasarkan laporan yang diterima Komisi II, realisasi pengadaan sarana tersebut baru mencapai 42,98 persen.
“Untuk penggunaan sarana pendukung pertanian, pengadaan traktor, APO, pompa air, masih progres 42,98 persen,” jelasnya.
Komisi II meminta DKPP meningkatkan pelaksanaan program karena tahun anggaran 2026 sudah mendekati akhir. DPRD juga mendorong percepatan penyerapan anggaran sekaligus penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Masih ditingkatkan, karena sudah mendekati penghujung tahun anggaran 2026. Sehingga perlunya percepatan dalam hal ini penyerapan anggaran, juga penyaluran bantuan tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Alipman.
Komisi II menekankan percepatan program tidak hanya mengejar realisasi anggaran. DPRD juga meminta DKPP memastikan setiap bantuan benar-benar diterima masyarakat dan memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Purworejo.
Melalui monitoring secara berkala, Komisi II berharap seluruh program DKPP yang masuk dalam anggaran 2026 dapat diselesaikan secara optimal hingga akhir tahun.
