insanimedia.id – Rasan-rasan politik terjadi di mana-mana. Di emperan rumah, warung kopi, jalanan saat naik ojek, majelis taklim, ruang kuliah, dan juga perkantoran. Makan bergizi gratis (MBG), koperasi merah putih (KMP), dan sekolah rakyat (SR) menjadi topik pembicaraan. Tak ketinggalan penggalan-penggalan pidato presiden juga menjadi materi pembicaraan rakyat.
Hampir semua mendadak memiliki atensi politik. Ibu-ibu rumah tangga, kuli bangunan, ojek online, pemilik warung, pedagang cilok, tentu mahasiswa, guru dan dosen pun bicarakan topik-topik politik tersebut. Topik politik yang menyentuh realitas kehidupan rakyat secara langsung. Padahal biasanya bicara politik dipandang tabu, kecuali menjelang pemilu.
Suara Kritis yang Tersembunyi
Saat seseorang mengumpulkan makanan sisa-sisa MBG anak-anak sekolah, ibu-ibu yang melihat secara reflek bicara tentang MBG. “Mubadzir, lebih baik diberikan langsung ke orang tua, biar dikelola sesuai kesukaan anak”, ujarnya. Opini seperti ini diiyakan oleh kelompok masyarakat yang lain. Ditambah perspektif-perspektif yang lain, mulai dari perspektif pragmatis sampai yang sinis.
Tak jauh beda dengan MBG, obrolan receh juga mengangkat topik KDMP. Gedungnya jadi, megah, siap pakai. Bahkan konon alat transportasinya juga sudah disiapkan. “Koperasinya saja belum jalan kok sudah disediakan alat transportasi, yang belum mendesak dibutuhan,” komentar lirih sebagian warga. “Kalau KDMP jalan, bagaimana nanti nasib warung-warung warga sekitar? Mereka juga membutuhkan keuntungan,” begitu di antara suara warga saat bicara tentang KDMP.
Pun, ketika topik sekolah rakyat (SR) diangkat dalam diskusi receh di warung kopi dan emperan rumah tangga. “Sekolah yang ada saja susah cari murid, kok dirikan sekolah baru, dengan gedung baru, system baru, guru baru.” Suara sumbangpun muncul saat bicara tentang SR. Apalagi, hingga tahun ajaran baru sudah mendekat, system pendaftaran sudah mulai dan dibuka untuk sekolah rakyat, tetapi gedung sekolahnya juga belum selesai dibangun. Akankah sekolah rakyat menjadi pesaing sekolah-sekolah negeri yang ada, yang sebagian enggan tumbuh, dan juga tidak signifikan tersenuth oleh kebijakan birokrasi saat ini.
Kepemimpinan Transformatif
Pemimpin sejatinya dinamisator masyarakat. Sebagai dinamisator, maka pemimpin idealnya tumbuh dari rahim masyarakat. Filosofi pemimpin itu dipilih adalah dalam rangka memilih sosok pemimpin yang dilahirkan dari proses dinamis sosiologis masyarakat. Bukan lahir dari proses politis. Agar pemimpin mampu mendinamisasikan kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.
Masyarakat akan mengalami pertumbuhan dan pergerakan secara perenial, terus menerus, tiada henti. Meski kadang polanya berulang, tetapi pergerakan masyarakat akan terus berjalan. Seorang pemimpin yang tumbuh dari rahim masyarakat yang sesungguhnya akan mampu menangkap pola itu. Selanjutnya pola itu dapat dijadikan sebagai petunjuk bagaimana harus mengelola dan memimpin masyarakat.
Program-program strategis pemerintah saat ini, katakanlah sebagai suatu bentuk inovasi yang patut untuk diapresiasi, sebagai langkah baru membangun masyarakat menuju kejayaan. Namun demikian, program srategis memerlukan eksekusi. Pertanyaannya adalah bagaimana eksekusi itu dilakukan. Sebaik apapun programnya, tetapi jika ekskusinya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengalami kegagalan. Eksekusi menjadi kunci utama dalam program strategis nasional.
Daniel Coyle dalam bukunya The Culture Code; Rahasisa Membentuk Tim yang Sukses memberikan deskripsi tentang bagaimana kelompok eksekutor menentukan keberhasilan sebuah program. Ada tiga hal yang diperlukan untuk membentuk tim yang sukses. Pertama, membangun kebersamaan dan soliditas tim. Kedua, memecahkan masalah bersama. Ketiga, membangun tujuan bersama sebagai sebuah nilai dasar dalam mengelola tim.
Teori Coyle di atas, dapat dijadikan pisau analisis terkait dengan kepemimpinan politik kita. Dari sisi tim, kabinet pemerintahan yang ada, diakui atau tidak, berada dalam kerapuhan yang akut. Komunikasi antar kementerian tidak berjalan secara alamiah. Ada kolaborasi dan sekaligus ada dominasi. Kelompok tertentu mendominasi kelompok lainnya. Masing-masing berambisi untuk memperoleh apesiasi. Terutama dalam proses eksekusi program strategis yang sedang dijalankan. Akibatnya, soliditas tim menjadi rendah. Cerita-cerita minor yang mencuat di media social menjadi bukti nyata. Gejala ini sebenarnya tidak muncul dalam beberapa tahun terakhir. Sepuluh tahun pasca reformasi, gejala itu telah muncul.
Terkait dengan pemecahan masalah, pemerintah mencanangkan program tidak berdasarkan pada realitas dan data yang valid. Suara-suara kritis yang muncul dari masyarakat umum, terutama dari para praktisi dan ahli tidak didengar sebagai bagian pemetaan dan pemecahan masalah. Akibatnya, pemerintah gagal mengidentifikasi dan merumuskan solusi atas permasalahan kebangsaan yang ada. Seperti dokter yang gagal mendiagnosis penyakit pasien, akibatnya salah dalam memberika obat. MBG misalnya, dimaksudkan untuk mengatasi stunting, tetapi diberikan kepada anak-anak sehat yang sudah terpenuhi gizinya.
Bangsa ini juga mengalami disorientasi dalam berbangsa dan bernegara. Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang semestinya menjadi tujuan negara, tidak lagi menjadi pegangan. Konsep mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan hanya menjadi slogan. Yang terjadi, kepentingan pribadi dan kelompok mendominasi kepentingan bangsa dan negara. Banyaknya kasus-kasus korupsi di berbagai unit birokrasi seperti kasus haji, bea cukai, MBG, dan sebagainya adalah bukti kepentingan pribadi dan kelompok mendominasi kepentingan bangsa dan negara. Mandegnya reformasi birokrasi di segala lini, seperti mandeganya reformasi POLRI, gagalnya reformasi TNI, lemahnya fungsi pengawasan DPR, dan carut-marutnya logika hakim dalam memutuskan masalah, adalah bukti bahwa negeri ini gagal dalam membangun tujuan bersama.
Di sisi lain, gagasan, opini, dan statemen petinggi negeri muncul secara serampangan. Tidak merepresentasikan entitas resmi negara yang dapat dijadikan rujukan dalam menghadapi problematika kebangsaan. Dalam bahasa regulasi, banyak statemen yang tidak ajeg, sehingga banyak pihak was-was dalam bertindak dan bersikap, termasuk para investor. Gagasan pemimpin bangsa tak mampu ditransformasikan dalam kebijakan yang dapat dijadikan patokan. Maka wajar jika pada akhirnya pemerintah menghadapi krisis kepercayaan.
