BLITAR, insanimedia.id – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9/2026) memantik kekhawatiran di kalangan pelaku usaha daerah, termasuk di Kabupaten Blitar. Posisi Purbaya digantikan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019. Pergantian ini menjadi kali kedua kursi Menkeu berpindah tangan dalam kurang dari tiga tahun terakhir, setelah sebelumnya Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya pada September 2025.
Kejutan bagi Pelaku Usaha Daerah
Pengurus HIPMI Kabupaten Blitar sekaligus inisiator Akademisi Pengusaha Pergerakan Islam Indonesia, Choirul Hadi Nawawi, mengaku pergantian mendadak ini mengagetkan pelaku usaha di daerah. “Sebagai pelaku usaha jujur ini merupakan sebuah berita yang cukup mengagetkan, di mana posisi Menteri Keuangan yang cukup vital masih kurang tiga tahun sudah berganti dua kali. Ini juga menjadi kekhawatiran para pelaku usaha terhadap kebijakan-kebijakan ke depannya,” ujarnya kepada insanimedia.id.
Kekhawatiran pelaku usaha daerah ini berkelindan dengan pertanyaan mengenai nasib kebijakan anggaran di tingkat lokal, khususnya program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hadi menyoroti bahwa gangguan sebenarnya sudah terasa sejak awal, akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. “Kebijakan daerah mungkin sudah dari awal memang terganggu karena ada efisiensi dari pemerintah pusat, apalagi untuk Program Strategis Nasional seperti MBG dan KDMP,” katanya.
Figur Internal Tenangkan Pasar
Di tingkat nasional, kalangan ekonom dan akademisi menilai pergantian ini justru berpotensi meredam gejolak pasar, bukan memicunya, karena Suahasil dianggap figur internal yang telah lama berkecimpung di Kementerian Keuangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahmi Gafni, menyatakan pasar keuangan cenderung merespons positif keputusan tersebut. “Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa ke Suahasil Nazara umumnya direspons pasar dengan sentimen yang relatif stabil dan cenderung positif, yaitu bisa dikatakan menenangkan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (14/9). Menurutnya, rekam jejak panjang Suahasil membuat pelaku pasar tidak merasa dihadapkan pada perombakan kebijakan secara radikal.
Penilaian senada disampaikan Dosen dan Peneliti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, yang menyebut pengalaman Suahasil sebagai modal menjaga kontinuitas kebijakan fiskal, terutama menjelang pembahasan RAPBN 2027. “Saya melihat ini pilihan yang menenangkan pasar. Pak Suahasil bukan orang baru di Kemenkeu,” ujarnya kepada Liputan6.com, Senin (14/9/2026). Namun ia mengingatkan bahwa pergantian ini merupakan yang kedua kalinya dalam satu tahun, sehingga pemerintah tetap perlu menjaga kepastian kebijakan agar tidak menimbulkan preseden ketidakstabilan di mata investor.
Kekhawatiran soal potensi gejolak sosial turut disuarakan Hadi. Ia menilai kebijakan Purbaya selama menjabat relatif lebih berpihak kepada masyarakat dan ketat dalam pengeluaran negara, sehingga pergantian arah kebijakan berisiko menimbulkan riak di tengah masyarakat. “Gejolak sosial di masyarakat tentu terjadi di tengah pergantian yang ada, mengingat menteri sebelumnya, Pak Purbaya, memiliki kebijakan-kebijakan yang lebih pro kepada masyarakat, dan lebih ketat dalam pengeluaran pemerintah,” ungkapnya.
Merespons sorotan publik atas arah kebijakan fiskal ke depan, Suahasil sendiri langsung memberikan sinyal kesinambungan begitu dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin sore. “Defisit akan tetap di bawah 3%,” tutur Suahasil meyakinkan. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa disiplin fiskal yang selama ini dijalankan tidak akan ditinggalkan, meski terjadi pergantian pucuk pimpinan kementerian.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, turut menekankan bahwa yang paling dibutuhkan saat ini bukan sekadar figur baru, melainkan konsistensi dalam pengelolaan APBN. “Menurut saya, pergantian ini lebih tepat dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan dan kredibilitas kebijakan fiskal,” kata Yusuf saat dihubungi, Selasa (15/9). Ia menambahkan, ke depan Suahasil dituntut memastikan defisit anggaran tetap terkendali sembari mendorong perbaikan penerimaan negara dan efektivitas belanja program prioritas.
Tuntutan Harmonisasi Kebijakan
Terkait langkah konkret yang perlu segera diambil Menkeu baru, Hadi menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan yang sudah berjalan agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan. “Langkah yang perlu diiambil adalah harmonisasi kebijakan-kebijakan yang sudah ada, dan memastikan para pelaku usaha dan investor dalam maupun luar negeri merasa tenang dan aman ketika melakukan usaha di Indonesia,” pungkasnya.
Dengan beragam tanggapan dari daerah hingga pusat ini, tantangan awal bagi Suahasil bukan hanya menjaga angka-angka di neraca APBN, melainkan juga meyakinkan pelaku usaha di lapangan bahwa pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah arah kebijakan secara mendadak. Proses transisi antar-menteri disebut akan terus dikoordinasikan agar kerja-kerja Kementerian Keuangan tetap berjalan seperti biasa.
