Purworejo, insanimedia.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses listrik di Indonesia. Hingga saat ini, ribuan desa dan dusun di berbagai daerah belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Bahlil menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026). Pemerintah menjadikan kondisi tersebut sebagai dasar untuk mempercepat pelaksanaan Program Listrik Desa (Lisdes) agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat energi listrik tanpa terkecuali.
Berdasarkan data pemerintah, sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia masih belum memperoleh akses listrik yang memadai meskipun negara telah merdeka selama delapan dekade. Kondisi itu menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih memerlukan perhatian serius.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil saat berdialog dengan warga penerima manfaat program kelistrikan.
Bahlil mengaku memahami langsung kesulitan hidup tanpa listrik karena pernah mengalaminya semasa kecil di Papua. Saat itu, ia tumbuh dalam keterbatasan dan baru merasakan listrik ketika menginjak kelas enam sekolah dasar.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa negara harus memberikan layanan listrik secara merata kepada seluruh masyarakat, baik yang tinggal di kota, desa, dusun, maupun kawasan terluar Indonesia.
Menurut Bahlil, keterbatasan akses listrik tidak hanya terjadi di kawasan timur Indonesia. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa juga masih memiliki permukiman yang belum tersambung jaringan listrik secara maksimal.
“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” katanya.
Pemerintah memasukkan program pemerataan listrik ke dalam strategi ketahanan energi nasional. Melalui Program Lisdes, pemerintah terus memperluas pembangunan jaringan listrik untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi masyarakat.
Kementerian ESDM mencatat pemerintah telah membangun infrastruktur kelistrikan di sekitar 1.361 desa dan dusun sepanjang 2025 dengan dukungan anggaran sebesar Rp3,6 triliun.
Pada 2026, pemerintah meningkatkan anggaran program tersebut menjadi sekitar Rp10,3 triliun guna mempercepat penyediaan listrik di wilayah yang masih belum terjangkau.
Bahlil menjelaskan bahwa pembangunan jaringan listrik di daerah terpencil sering kali tidak menguntungkan secara bisnis. Namun, pemerintah tetap menjalankannya karena pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp 700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa listrik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan listrik tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga membuka akses pendidikan dan informasi yang lebih luas di era digital.
Bahlil menilai sekolah yang belum memiliki listrik akan mengalami hambatan dalam mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran. Karena itu, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
“Saya tidak ingin apa yang saya rasakan dulu sebagai anak yang hidup tanpa listrik masih dialami generasi berikutnya. Kita tidak pernah tahu anak-anak yang lahir di kampung tanpa listrik kelak menjadi siapa. Bisa saja mereka menjadi pemimpin bangsa di masa depan,” kata Bahlil.
