Blitar, insanimedia.id – Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur menunjukkan tren positif pada September 2026. Namun, peningkatan tersebut belum bisa menggambarkan kondisi kesejahteraan petani di Kota Blitar karena pemerintah daerah belum memiliki data NTP khusus tingkat kota.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar menggunakan angka NTP Jawa Timur sebagai acuan untuk melihat perkembangan sektor pertanian. Kepala DKPP Kota Blitar, Dewi Masitoh, menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki kewenangan menghitung indikator tersebut dan hanya menyediakan angka resmi pada tingkat provinsi.
“NTP tidak tersedia secara resmi sebagai indikator tersendiri untuk Kota Blitar, sehingga kami menggunakan angka NTP Provinsi Jawa Timur sebagai referensi regional,” ujarnya.
Berdasarkan rilis BPS Jawa Timur pada 1 Oktober 2026, NTP provinsi tersebut mencapai 121,07 pada September 2026. Angka itu meningkat 1,70 persen dibandingkan Agustus 2026 dan naik sekitar 5,23 persen dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar 115,05.
Kenaikan tersebut terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat 1,98 persen, sedangkan indeks harga yang harus dibayar petani hanya naik 0,28 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga hasil pertanian meningkat lebih cepat daripada biaya yang dikeluarkan petani pada tingkat provinsi.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Dewi mengingatkan bahwa angka tersebut tidak serta-merta mencerminkan kondisi seluruh petani di Kota Blitar.
“Perbandingan ini menunjukkan perkembangan positif pada tingkat provinsi, meskipun tidak dapat langsung diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan seluruh petani di Kota Blitar,” katanya.
Dewi menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa mengukur kesejahteraan petani hanya berdasarkan NTP. Pendapatan bersih, produktivitas dan hasil panen, luas lahan garapan, pengeluaran rumah tangga, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga memengaruhi kondisi kehidupan petani.
“NTP merupakan salah satu indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan petani,” katanya.
Selain itu, kenaikan biaya produksi berpotensi mengurangi keuntungan petani. Dewi menyebut harga pupuk, benih, pestisida, dan upah tenaga kerja dapat menekan pendapatan apabila kenaikannya tidak sebanding dengan harga jual hasil panen atau peningkatan produksi.
Namun, DKPP Kota Blitar belum dapat memastikan besarnya dampak kenaikan biaya tersebut terhadap petani setempat karena membutuhkan data biaya usaha tani dan kondisi setiap komoditas.
“Besarnya dampak di Kota Blitar perlu dilihat berdasarkan data biaya usaha tani dan kondisi masing-masing komoditas,” tulisnya.
Untuk meningkatkan pendapatan petani, DKPP Kota Blitar terus mendorong penyuluhan dan pelatihan pertanian, penggunaan pupuk serta benih sesuai kebutuhan, dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Dinas juga memperkuat kelompok tani, mendorong pengolahan hasil panen, serta memperluas akses pemasaran produk pertanian.
“Harapannya, peningkatan produksi dapat berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan bersih, efisiensi biaya, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan belum tersedianya angka NTP khusus Kota Blitar, perkembangan kesejahteraan petani setempat masih memerlukan dukungan data yang lebih terperinci. Data tersebut penting agar pemerintah dapat menilai dampak perubahan harga, biaya produksi, dan hasil panen terhadap pendapatan petani secara lebih akurat.
