Purworejo, insanimedia.id – DPRD Kabupaten Purworejo melalui Panitia Khusus (Pansus) 12 menetapkan besaran dana cadangan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo sebesar Rp25 miliar. Pemerintah daerah akan mengalokasikan dana tersebut secara bertahap selama dua tahun anggaran, yakni 2027 dan 2028.
Pansus 12 menyampaikan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (12/11/2026). Juru Bicara Pansus 12, Tursiyati, membacakan laporan tersebut mewakili Ketua Pansus 12, Awan Yoga Kurniawan.
Dalam laporannya, Tursiyati menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu membentuk dana cadangan untuk memastikan kesiapan pembiayaan penyelenggaraan pilkada. Kebutuhan anggaran yang cukup besar membuat pemerintah daerah perlu mengatur pembiayaannya agar tidak seluruhnya membebani satu tahun anggaran.
“Melalui pembentukan dana cadangan, kebutuhan pendanaan pemilihan dapat dipersiapkan secara bertahap, terukur, dan tertib dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Tursiyati.
Dana Cadangan Dibagi dalam Dua Tahun Anggaran
Pansus 12 menyepakati pembentukan dana cadangan sebesar Rp25 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo. Pemerintah daerah merencanakan alokasi Rp15 miliar pada tahun anggaran 2027 dan Rp10 miliar pada tahun anggaran 2028.
Pemerintah daerah akan menyimpan dana tersebut dalam rekening tersendiri pada bank tempat penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penempatan dana juga memungkinkan dalam bentuk deposito sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memindahkan dana cadangan ke RKUD pada tahun anggaran 2028 dan/atau 2029 untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pilkada. Penggunaannya akan melalui mekanisme hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan/atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Pansus Soroti Proyeksi Anggaran Pilkada 2029
Selain membahas pembentukan dana cadangan, Pansus 12 turut mengevaluasi kebutuhan pembiayaan berdasarkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 serta proyeksi anggaran untuk pemilihan berikutnya.
Data pembahasan menunjukkan realisasi pembiayaan Pilkada Serentak 2024 mencapai Rp50.993.252.400. Dari total tersebut, penyelenggara mengembalikan sisa anggaran sebesar Rp1.153.237.183 ke RKUD.
Sementara itu, usulan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2029 mencapai Rp75.729.842.200. Namun, berdasarkan perhitungan dengan asumsi inflasi kumulatif selama lima tahun, kebutuhan anggaran diperkirakan hanya sebesar Rp59.586.493.363.
Untuk skenario pelaksanaan pada 2032, usulan anggaran mencapai Rp87.157.294.000. Adapun hasil perhitungan berdasarkan asumsi inflasi kumulatif selama tujuh tahun menunjukkan kebutuhan anggaran sebesar Rp64.168.135.312.
Melihat selisih tersebut, Pansus 12 meminta pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu menelaah kembali usulan pembiayaan secara menyeluruh. Pansus menilai rasionalisasi anggaran penting agar alokasi dana sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
“Besaran pendanaan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil, kewajaran, efisiensi, serta kemampuan keuangan daerah. Karena itu, usulan anggaran perlu dicermati agar tidak terjadi pembebanan anggaran yang berlebihan,” jelasnya.
Pembahasan Libatkan Sejumlah Instansi
Pansus 12 telah melewati serangkaian tahapan pembahasan sebelum menyampaikan laporan akhir. Tahapan tersebut meliputi rapat internal, pembahasan bersama organisasi perangkat daerah, serta konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 22 Juni 2026.
Pada 2 Juli 2026, Pansus melibatkan sejumlah instansi dalam pembahasan raperda, antara lain BPKPAD, Bappeda, Bagian Hukum Setda, Bagian Pemerintahan Setda, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Purworejo.
Pembahasan berlanjut pada 11 September 2026 dengan mengevaluasi realisasi pembiayaan Pilkada 2024 dan memperhitungkan proyeksi kebutuhan anggaran pada periode berikutnya. Pansus kemudian menyelesaikan rangkaian pembahasan melalui fasilitasi bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 7 Oktober 2026.
Hasil konsultasi dan fasilitasi menghasilkan sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan pemerintah daerah. Besaran dana cadangan harus mengacu pada kebutuhan riil serta kemampuan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah daerah wajib menetapkan nominal dana cadangan secara pasti melalui peraturan daerah.
Pansus juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maupun pinjaman daerah sebagai sumber dana cadangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor SK/100.3.2.1/51/2026 tertanggal 9 Oktober 2026 telah menyelesaikan fasilitasi raperda tersebut. Hasilnya menyatakan bahwa materi raperda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Naskah akhir raperda memuat tujuh bab dan 11 pasal. Materinya mencakup ketentuan umum, besaran dan sumber dana cadangan, mekanisme penempatan dan penggunaan, program serta kegiatan yang dibiayai, hingga tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban.
“Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam membentuk, mengelola, dan menggunakan dana cadangan secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo,” pungkasnya.
Pada akhir laporan, Pansus 12 menyerahkan hasil pembahasan raperda kepada rapat paripurna. Selanjutnya, DPRD Kabupaten Purworejo akan menindaklanjuti hasil tersebut sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.
