Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar memastikan pria berinisial AS (49) yang ditangkap otoritas Ukraina di wilayah Zaporizhzhia karena dugaan keterlibatan dengan militer Rusia bukan warga Kota Blitar. Hasil penelusuran administrasi kependudukan menunjukkan bahwa identitas pria tersebut tidak tercatat di wilayah setempat.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyampaikan kepastian tersebut setelah meminta pengecekan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan nama AS dalam database warga Kota Blitar.
“Data AS di Kota Blitar tidak ditemukan. Menurut data Disdukcapil, nama tersebut tidak tercantum sebagai warga Kota Blitar,” ujar pria yang akrab disapa Mas Ibin itu, Kamis (12/11).
Mas Ibin menyebut pria tersebut kemungkinan berasal dari wilayah Jawa Tengah. Dugaan itu mengacu pada hasil penelusuran data kependudukan secara nasional yang menunjukkan kecocokan identitas.
“Berdasarkan data nasional, nama tersebut merupakan warga Sragen. Dari segi usia hampir sama dan dari foto juga identik,” terangnya.
Sebelumnya, informasi mengenai penangkapan WNI berinisial AS di wilayah konflik Rusia-Ukraina menjadi perhatian publik. Sejumlah informasi yang beredar bahkan menyebut pria tersebut berasal dari Blitar.
Kanal informasi intelijen Ukraina, Hochu zhit (“Saya Mau Hidup”), pertama kali mengumumkan penangkapan tersebut. Dalam keterangannya, AS disebut berangkat menuju Moskow pada 22 Juli 2026 dengan tujuan awal mencari pekerjaan di sektor konstruksi.
Namun, rencana bekerja di bidang konstruksi diduga berubah setelah AS justru dikirim ke kawasan konflik bersenjata. Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya penipuan dalam proses perekrutan tenaga kerja.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI telah mengambil langkah untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada AS. Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kiev telah mengajukan permohonan akses kekonsuleran kepada otoritas Ukraina.
Langkah tersebut bertujuan memastikan pemerintah Indonesia dapat memantau kondisi WNI yang bersangkutan sekaligus menjamin pemenuhan hak-haknya selama menjalani proses hukum.
“KBRI di Kiev telah memperoleh informasi soal adanya penangkapan satu orang WNI dengan inisial AS oleh otoritas Ukraina. Kami akan memastikan perlindungan WNI yang bersangkutan dilakukan sesuai hukum yang berlaku,” ujar Yvonne.
