JAKARTA, insanimedia.id – Tiga dari empat responden dalam survei CELIOS mengaku mengalami stres akibat rentetan kebijakan pemerintah selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tingginya angka kecemasan publik ini dinilai oleh pegiat Sekolah Filsafat Jalanan sebagai sinyal kian menipisnya legitimasi pemerintahan.
Survei tersebut termuat dalam Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan yang diluncurkan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) secara virtual pada 11 Oktober 2026. Dalam laporannya, sebanyak 75 persen responden masyarakat umum mengaku stres akibat kebijakan pemerintah.
Di sektor lingkungan, CELIOS mencatat 96 persen responden menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak efektif. Menariknya lagi, sebanyak 76 persen responden umum sepakat agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sepenuhnya, dan 66 persen menilai kunjungan luar negeri Presiden tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Mengikisnya Kontrak Sosial
Zaka Ali Ridho, penggerak Sekolah Filsafat Jalanan yang juga demisioner Ketua BEM STIT Al Muslihuun periode 2025–2026, membaca data statistik tersebut melalui kacamata teori kontrak sosial John Locke.
”Pemerintah hanya sah selama melindungi hak hidup, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat. Ketika mayoritas rakyat cemas dan karhutla merenggut hak atas lingkungan yang sehat, kontrak sosialnya terkikis,” ujarnya.
Penolakan masif terhadap program MBG, lanjut Zaka, memperlihatkan dengan jelas adanya jurang pemisah antara kebijakan penguasa dan aspirasi riil warganya.
”Program yang ditolak mayoritas publik ini tampak lahir dari atas, bukan dari kehendak umum. Rakyat dilibatkan sebagai penerima, bukan penentu arah,” katanya. Mengutip gagasan Jean-Jacques Rousseau, ia menyoroti bahwa kehendak umum kerap kali dirancukan dengan kepentingan kelompok.
Jarak antara pemerintah dan rakyat itu, menurut Zaka, juga terlihat nyata pada respons negara atas catatan kinerja di tahun pertama. Ia menilai kritik belum dijawab dengan perubahan haluan yang signifikan.
”Evaluasi tahun pertama belum terlihat dijawab dengan perubahan struktur kebijakan. Yang muncul lebih banyak pembelaan teknokratis dan pencitraan, sementara dampaknya makin besar di tahun kedua,” tuturnya. Meminjam kerangka pemikiran Jean-Paul Sartre, ia menyebut sikap pemerintah ini sebagai iktikad buruk (bad faith), yakni kecenderungan menghindari tanggung jawab dengan terus menyalahkan faktor eksternal.
Respons Istana dan Tuntutan Evaluasi Nyata
Dari lingkar pemerintahan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa pihaknya menghargai setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang datang dari masyarakat dan lembaga independen. Ia menegaskan bahwa kritik harus dijawab dengan kerja nyata yang lebih baik, melalui perbaikan kebijakan dan tata cara kerja.
Menanggapi hal itu, Zaka menilai pernyataan keterbukaan Istana baru akan bermakna jika benar-benar diikuti oleh perubahan nyata di lapangan.
”Pemerintah perlu mengakui kegagalan secara jujur, mengevaluasi total kebijakan yang menekan warga, dan mengalihkan anggaran ke kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, serta stabilisasi harga pangan,” tegasnya.
Tanpa adanya langkah korektif tersebut, ia memprediksi tekanan publik akan semakin menguat menjelang bergulirnya tahun ketiga pemerintahan.
