Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar menyiapkan pemeriksaan kelayakan operasional terhadap 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim gabungan akan menggunakan 14 indikator penilaian untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemkot Blitar mengawali persiapan melalui sosialisasi teknis di Aula Madya Krida Dinas Pendidikan Kota Blitar, Senin (9/11/2026). Kegiatan tersebut menindaklanjuti instruksi BGN bersama Kementerian Dalam Negeri yang meminta seluruh pengelola dapur MBG memenuhi ketentuan operasional.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar, Iwan Nurdiyanto, menjelaskan bahwa tim pemeriksa akan menilai sejumlah aspek penting. Penilaian meliputi keamanan pangan, kelengkapan legalitas, kompetensi sumber daya manusia (SDM), kondisi bangunan dan lahan, hingga penerapan keselamatan kerja.
“Secara garis besar, 14 indikator ini mencakup berbagai aspek kelayakan operasional SPPG. Hasil pengecekan nantinya akan diinput ke dalam sistem untuk diolah oleh pusat menjadi scoring kelayakan maupun catatan perbaikan bagi masing-masing SPPG,” ungkapnya.
Pemkot Blitar melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dan instansi terkait dalam proses pemeriksaan. Tim tersebut terdiri atas Cabang Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, serta Diskominfo.
Masing-masing instansi akan memeriksa aspek kelayakan sesuai tugas dan kewenangannya. Melalui pemeriksaan langsung, tim dapat mengidentifikasi kekurangan maupun potensi masalah yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan setiap dapur MBG.
Iwan berharap seluruh pengelola SPPG mampu memenuhi standar operasional BGN. Pemenuhan ketentuan tersebut menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan makanan sekaligus mencegah risiko kejadian yang dapat merugikan penerima manfaat.
“Kami akan bergerak bersama seluruh anggota tim untuk melakukan pengecekan lapangan ke 29 SPPG di Kota Blitar. Harapannya, seluruh SPPG dapat memenuhi ketentuan dan standar operasional BGN, sehingga potensi kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan pangan dapat diminimalkan. Ini merupakan bentuk perhatian kita dalam melindungi peserta didik di Kota Blitar,” Jiarene.
