Kediri, insanimedia.id – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kediri mendatangi Gedung DPRD Kota Kediri untuk melakukan audiensi atau hiring terkait transparansi penggunaan anggaran dan capaian prestasi atlet.
Upaya ini diambil sebagai langkah klarifikasi meluruskan opini publik sekaligus memberikan gambaran nyata kepada legislatif mengenai kebutuhan dana olahraga di masa mendatang.
Ditemui usai menggelar hearing diruang Komisi A Ketua KONI Kota Kediri Eko Agus Koko menegaskan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk menunjukkan secara gamblang bagaimana anggaran negara dikelola.
”Paling penting adalah kita transparan. Kami ingin memberikan informasi dan menunjukkan kepada Dewan bahwasanya inilah kerja KONI. Supaya tidak ada miss komunikasi di luar. Kami beritahukan kegunaan anggaran dengan prestasi yang nyata, seperti keberhasilan masuk peringkat 4 besar,” ujarnya usai pertemuan Rabu 13 Mei 2026.
Meskipun mencatatkan prestasi membanggakan di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim IX 2025, Koni mengakui masih banyak kendala di lapangan, terutama terkait Sarana dan Prasarana (Sapras) yang hingga kini belum tersentuh perbaikan maksimal.
Dalam pemaparannya, KONI juga menyinggung persiapan menyongsong Porprov 2027. Mengingat target prestasi yang besar, KONI menyebut angka ideal anggaran berada di kisaran puluhan miliar rupiah.
Realisasi Terakhir ajang Porprov 2 tahun lalu Sekitar Rp10 miliar (sudah termasuk bonus atlet sebesar Rp6,5 miliar). Usulan Ideal untuk Porprov Jatim 2027 mencapai kisaran 21 Miliar
Naiknya usulan anggaran tersebut tidak lepas dari kesenjangan kebutuhan, karena selain untuk pembinaan, juga mencakup kebutuhan bonus prestasi dan penutupan kekurangan fasilitas di berbagai Cabang Olahraga (Cabor).
Dalam hearing tersebut sejumlah anggota DPRD Kota Kediri dari gabungan fraksi memberikan arahan kepada Koni untuk memperkuat komunikasi dengan pimpinan daerah Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati. Pihak KONI mengaku selama ini koordinasi telah berjalan rutin. Namun, terdapat dinamika dalam pencairan atau ketetapan angka final anggaran.
”Setiap tahun kami menganggarkan sekitar Rp14 miliar jika tidak ada Porprov, untuk menutupi kekurangan Sapras di masing-masing Cabor. Namun, yang kami terima (realisasinya) berbeda, ini yang membuat kami harus mengatur strategi lebih ketat,” tambahnya.
Koni Kota Kediri menyatakan akan tetap semangat memperjuangkan kemajuan olahraga meski di tengah keterbatasan anggaran. Mereka berharap dengan paparan yang “blak-blakan” ini, pihak DPRD memiliki penilaian objektif dalam memutuskan kebijakan anggaran di tahun-tahun mendatang demi menjaga marwah prestasi olahraga Kota Kediri.
Rapat dengar pendapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus. Selain ketua dan pengurus Koni Kota Kediri, turut hadir perwakilan dari Dinas Dinas Kebudayaan, Pariwisata , Pemuda dan Olahragah Kota Kediri. Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olaragah Bambang Priambodo berhalangan hadir dikarenakan ada kepentingan rapat.
