insanimedia.id – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa rakyat desa tidak perlu khawatir terhadap kenaikan dolar karena “tidak memegang dolar” menuai kritik luas di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Di saat nilai tukar dolar terus menekan rupiah hingga menyentuh angka sekitar Rp17.698, masyarakat justru dihadapkan pada ancaman kenaikan harga di berbagai sektor. Dalam kondisi seperti ini, pernyataan tersebut terdengar bukan sebagai penenang, melainkan seperti ejekan bagi rakyat yang sedang kesulitan bertahan hidup.
Masalahnya bukan soal rakyat desa memiliki dolar atau tidak. Persoalannya adalah hampir seluruh rantai ekonomi Indonesia terhubung dengan nilai tukar dolar Amerika. Ketika dolar melonjak dan rupiah melemah, dampaknya tidak berhenti di pasar saham atau ruang investor. Dampaknya masuk langsung ke dapur rakyat, ke warung kecil di kampung, ke biaya transportasi, hingga ke harga pupuk dan kebutuhan pertanian.
Rakyat desa memang tidak menyimpan dolar di dompet mereka, tetapi mereka membeli beras yang harganya bisa naik karena biaya distribusi meningkat. Mereka membeli minyak goreng yang terdorong naik akibat mahalnya bahan baku impor. Mereka membeli gas, kebutuhan pokok, obat-obatan, hingga perlengkapan sekolah yang sebagian besar rantai produksinya dipengaruhi kurs dolar. Bahkan petani dan nelayan pun terkena dampaknya ketika harga BBM naik dan biaya operasional semakin mahal.
Karena itu, anggapan bahwa rakyat desa tidak terdampak dolar adalah cara pandang yang terlalu dangkal terhadap persoalan ekonomi nasional. Justru kelompok masyarakat kecil adalah pihak yang paling rentan ketika rupiah melemah. Mereka tidak memiliki tabungan besar, tidak punya investasi, dan penghasilan mereka tidak otomatis naik ketika harga kebutuhan hidup melonjak.
Yang membuat publik semakin kecewa adalah momentum munculnya pernyataan tersebut. Saat masyarakat sedang khawatir terhadap harga sembako yang terus merangkak naik, daya beli melemah, dan lapangan pekerjaan semakin sulit, rakyat berharap pemerintah menunjukkan empati dan solusi nyata. Namun yang muncul justru pernyataan yang dianggap meremehkan keresahan masyarakat.
Masyarakat hari ini tidak membutuhkan candaan ekonomi. Mereka membutuhkan jaminan bahwa negara mampu menjaga stabilitas harga dan melindungi rakyat dari ancaman inflasi. Sebab bagi keluarga miskin, kenaikan harga beberapa ribu rupiah saja bisa menentukan apakah mereka masih mampu membeli lauk, membayar ongkos sekolah anak, atau sekadar memenuhi kebutuhan harian.
Kritik terhadap ucapan tersebut bukan berarti membenci pemerintah atau berharap negara gagal. Kritik lahir karena masyarakat ingin pemimpinnya berbicara berdasarkan kenyataan yang dirasakan rakyat setiap hari. Pemimpin seharusnya memahami kecemasan publik, bukan justru mengeluarkan narasi yang berpotensi melukai logika masyarakat kecil.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa rakyat kecil adalah kelompok pertama yang paling cepat terkena dampak krisis ekonomi. Buruh harian tidak bisa menaikkan penghasilan ketika harga naik. Pedagang kecil kehilangan pembeli karena daya beli menurun. Petani harus membeli pupuk dan kebutuhan produksi dengan harga lebih mahal, sementara hasil panen belum tentu meningkat. Semua tekanan itu terjadi bukan karena mereka memegang dolar, tetapi karena ekonomi Indonesia masih sangat bergantung pada impor dan pasar global.
Naiknya dolar hingga Rp17.698 bukan angka kecil yang bisa dianggap sepele. Angka itu menunjukkan tekanan serius terhadap rupiah dan memberikan sinyal bahwa ekonomi sedang menghadapi tantangan besar. Ketika rupiah melemah sedalam itu, hampir mustahil harga-harga tidak ikut terdorong naik. Dan ketika harga naik, rakyat kecil selalu menjadi pihak pertama yang menanggung beban paling berat.
Karena itu, negara tidak boleh hanya sibuk membangun narasi optimisme tanpa langkah nyata. Pemerintah harus segera mengambil kebijakan konkret untuk menahan dampak kenaikan dolar terhadap rakyat kecil. Pertama, negara harus memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pengawasan distribusi dan operasi pasar yang efektif. Jangan sampai spekulan dan mafia pangan memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat sektor produksi dalam negeri agar ketergantungan terhadap impor tidak semakin memperlemah ekonomi nasional. Selama Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor, maka setiap kenaikan dolar akan selalu menjadi ancaman bagi stabilitas harga dalam negeri.
Ketiga, bantuan sosial dan perlindungan terhadap masyarakat miskin harus diperkuat. Ketika harga naik, kelompok rentan seperti buruh harian, petani kecil, nelayan, dan pedagang mikro membutuhkan perlindungan nyata dari negara, bukan sekadar imbauan untuk tenang.
Keempat, pemerintah dan Bank Indonesia harus menjaga stabilitas rupiah melalui kebijakan moneter yang terukur serta membangun kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi nasional. Sebab dalam situasi krisis, kepanikan publik dapat memperburuk keadaan.
Yang paling penting, para pejabat publik harus berhati-hati dalam berbicara. Ucapan seorang pemimpin bukan hanya soal komunikasi, tetapi juga soal empati dan tanggung jawab moral. Dalam situasi ekonomi sulit, rakyat membutuhkan ketenangan yang lahir dari solusi nyata, bukan pernyataan yang terdengar meremehkan penderitaan mereka.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak krisis sosial berawal dari krisis ekonomi yang dianggap remeh oleh penguasa. Ketika suara rakyat diabaikan dan penderitaan masyarakat dianggap biasa, ketidakpercayaan publik perlahan tumbuh. Karena itu, kritik terhadap ucapan pejabat publik harus dipandang sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Rakyat berhak mengingatkan ketika pemimpinnya dianggap tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang dolar. Ini tentang bagaimana seorang pemimpin memahami kehidupan rakyatnya. Sebab rakyat tidak menilai ekonomi dari pidato atau angka statistik semata. Mereka menilai dari harga beras di pasar, biaya listrik, ongkos transportasi, harga pupuk, dan isi dompet yang semakin tipis setiap hari.
Dan ketika dolar sudah menyentuh Rp17.698, harga kebutuhan mulai merangkak naik, sementara pemimpin justru mengeluarkan pernyataan yang terasa menjauh dari kenyataan rakyat, maka wajar jika publik merasa bahwa ucapan itu bukan lagi penenang, melainkan terdengar seperti ejekan bagi mereka yang sedang berjuang bertahan hidup.
