BLITAR, insanimedia.id – Wacana penataan serta penutupan program studi di tingkat perguruan tinggi demi menyesuaikan tuntutan pasar kerja modern terus memicu perdebatan mendalam mengenai arah orientasi pendidikan nasional. Di Blitar, Jawa Timur, kebijakan reorientasi kurikulum tersebut dinilai sangat krusial bagi masa depan kelulusan daerah, namun penerapannya menuntut ketelitian tinggi agar tidak mengorbankan marwah akademis kampus sebagai wadah pencetak generasi berpikir kritis.
Langkah penataan kelembagaan ini idealnya berlandaskan pada data evaluasi berkala yang dihimpun pemerintah pusat guna memitigasi angka pengangguran terdidik nasional. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengonfirmasi bahwa penutupan program studi bukanlah instrumen utama dalam membenahi kualitas pendidikan tinggi nasional, melainkan menjadi pilihan terakhir setelah melalui serangkaian proses panjang penilaian mutu akademik yang berlapis.
Dalam keterangan tertulis pada Selasa (28/4/2026), Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco memaparkan bahwa tindakan penutupan hanya diambil jika ruang perbaikan sudah tertutup. “Apabila berdasarkan evaluasi menyeluruh tidak lagi memenuhi standar mutu, tidak memiliki keberlanjutan akademik yang memadai, dan tidak dapat lagi dikembangkan melalui langkah-langkah pembinaan atau transformasi,” kata Badri.
Kebijakan tersebut direspons secara kritis oleh kalangan pendidik di daerah. Akademisi Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar, Eko Siswanto, menyatakan dukungannya terhadap langkah pembaruan kurikulum, namun ia menolak keras penghapusan disiplin ilmu secara tergesa-gesa. Dalam wawancara dengan insanimedia.id pada Sabtu (16/5/2026), ia menegaskan pentingnya mengutamakan proses pembinaan kelembagaan yang komprehensif dan terukur.
”Saya sepakat bahwa prodi harus diperbarui secara berkala agar adaptif dengan industri modern, tetapi penutupan sepihak tanpa kajian mendalam justru akan merugikan ekosistem pendidikan lokal,” kata Eko.
Isu penataan ini sempat memicu reaksi dinamis di kalangan praktisi pendidikan Blitar. Berdasarkan pengamatan empiris di lapangan, muncul kecemasan kolektif mengenai potensi pergeseran fungsi perguruan tinggi menjadi sekadar lembaga pelatihan kerja yang pragmatis, yang berisiko mengerdilkan signifikansi ilmu-ilmu humaniora serta fondasi teori keilmuan dasar yang esensial.
”Reaksi teman-teman akademisi di Blitar sempat diwarnai kekhawatiran akan terjadinya komersialisasi pendidikan yang berlebihan, di mana ilmu-ilmu dasar dianggap tidak lagi bernilai ekonomis,” ujar Eko.
Integrasi Kurikulum Hibrida
Guna menjembatani jurang pemisah antara idealisme akademik dan tuntutan pasar kerja, Eko menawarkan solusi alternatif berupa formulasi kurikulum hibrida yang seimbang. Pendekatan inovatif ini mengombinasikan penguatan logika analisis mahasiswa dengan penguasaan keterampilan praktis siap pakai secara proporsional.
”Solusinya bukan menghapus prodi humaniora atau sosial, melainkan menyisipkan literasi digital dan kewirausahaan ke dalam struktur mata kuliah mereka agar mahasiswa tetap berdaya kritis sekaligus kompetitif,” tutur Eko.
Selain pembenahan internal, kolaborasi konkret dengan sektor Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) menjadi pilar penguat utama. Kemitraan strategis ini harus didesain secara integratif tanpa mengorbankan independensi ilmiah yang melekat pada institusi perguruan tinggi daerah.
”Kampus harus membuka ruang magang yang tersertifikasi dan melibatkan praktisi industri untuk mengajar, tanpa mereduksi porsi diskusi kritis yang membangun karakter mahasiswa,” pungkas Eko.
Penyelarasan berbasis data kebijakan ini menjadi kunci agar standardisasi mutu nasional tidak mendegradasi nilai intelektual regional. Perguruan tinggi di Blitar dituntut adaptif menghasilkan lulusan yang tidak hanya siap terserap industri kerja, melainkan juga tangguh sebagai pemikir yang adaptif menghadapi disrupsi zaman.
