Purworejo, insanimedia.id – Komisi III DPRD Kabupaten Purworejo menyoroti sejumlah sektor yang dinilai masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Potensi tersebut antara lain berasal dari pemanfaatan aset daerah, pengelolaan parkir, hingga pengembangan sektor pariwisata.
Komisi III membahas persoalan tersebut bersama tiga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni BPKAD, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dinporapar), Selasa (22/9/2026).
Ketua Komisi III DPRD Purworejo Tursiyati memimpin rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III tersebut. Wakil Ketua Komisi III Subeno serta seluruh anggota komisi turut mengikuti pembahasan.
Tursiyati menjelaskan, pembahasan bersama BPKAD merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) mengenai aset daerah yang sebelumnya telah digelar. Komisi III ingin memastikan perkembangan pendataan serta penataan aset yang hingga kini masih belum memiliki kejelasan status maupun pola pemanfaatannya.
Salah satu aset yang menjadi perhatian yakni tanah GG. Komisi III juga menemukan aset daerah yang telah disewakan, tetapi pemerintah daerah belum melakukan penyesuaian tarif sesuai kondisi dan regulasi terbaru.
“Kami ingin tahu progresnya sejauh mana. Banyak aset daerah yang belum jelas statusnya, termasuk tanah GG. Ada juga aset yang sudah disewakan, tetapi penyesuaian tarifnya dari dulu sampai sekarang belum disesuaikan,” kata Tursiyati.
Dia menilai pemerintah daerah perlu memperbarui data aset sebelum menentukan langkah pemanfaatannya. Karena itu, dia mendorong BPKAD melakukan pendataan dan investigasi secara menyeluruh terhadap aset yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Dengan data terbaru ini nanti kami bisa lebih fokus mencari solusi, langkah apa yang harus kita lakukan supaya pemanfaatannya lebih optimal. Tentu harapan kami bisa menambah PAD,” ujarnya.
Selain persoalan aset, rapat juga membahas sejumlah sumber pendapatan daerah lainnya. Di antaranya pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), pajak restoran, PBB, opsen, hingga penerangan jalan umum (PJU).
Tursiyati meminta BPKAD tidak hanya berfokus pada administrasi penerimaan dan pengelolaan kekayaan daerah. Menurutnya, OPD penghasil pendapatan juga perlu memperkuat koordinasi untuk memperbaiki persoalan data, manajemen, sekaligus menciptakan inovasi baru.
“Kami ingin ada langkah-langkah pembinaan ataupun koordinasi lintas OPD yang penghasil pendapatan. Bagaimana supaya antar-OPD ini ada perubahan menuju perbaikan, baik data maupun manajemen. Solusi atau inovasi yang kemarin belum bisa dioptimalkan harus ada gerakan baru,” tegasnya.
Dari sektor parkir, Komisi III juga menyoroti capaian pendapatan parkir tepi jalan umum (TJU). Hingga September 2026, realisasi pendapatan baru berada di kisaran 41 persen sehingga dinilai masih belum memenuhi harapan.
Tursiyati meminta Dishub segera menindaklanjuti hasil kajian pihak ketiga yang melibatkan akademisi UGM. Dia menegaskan kajian tersebut harus menghasilkan langkah nyata untuk membenahi sistem pengelolaan parkir, bukan sekadar menjadi dokumen.
“Kami berharap setelah kajian ini selesai, bukan hanya kajian, tetapi realisasinya. Minimal kami berharap capaian dari Dishub bisa sampai 80 persen,” katanya.
Dia juga meminta Dishub mengevaluasi koordinasi antara koordinator rayon dengan juru parkir. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengambil tindakan tegas apabila teguran secara bertahap tidak menghasilkan perubahan.
“Kalau memang kendalanya di koordinator dengan juru parkir, sudah kami tegaskan, SP1, SP2 tidak ada respons, ya harus tegas. Ganti koordinator,” ujarnya.
Namun, Komisi III juga menilai peningkatan pendapatan parkir harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan juru parkir. Salah satu opsi yang dibahas yakni memberikan reward maupun dukungan jaminan kesehatan kepada mereka.
Dengan jumlah juru parkir yang diperkirakan mencapai sekitar 230 orang, kebutuhan dukungan tersebut diperkirakan sekitar Rp4,2 juta setiap bulan atau kurang lebih Rp50 juta dalam setahun.
“Ini baru hitungan kami. Kalau dengan support sekitar Rp50 juta kemudian pendapatan bisa naik Rp200 juta sampai Rp300 juta, menurut kami tidak masalah. Tetapi secara detail tentu harus dihitung berdasarkan data,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Subeno menyoroti potensi sektor pariwisata. Dia menilai kontribusi pendapatan dari Dinporapar masih dapat ditingkatkan karena Purworejo memiliki sejumlah destinasi yang berpotensi dikembangkan.
“Kalau kita bicara pariwisata, ini dinas yang paling seksi untuk kita soroti. Potensi-potensi pendapatan di sektor pariwisata harus dimaksimalkan,” kata Subeno.
Dia meminta Dinporapar mencari terobosan baru untuk meningkatkan PAD, termasuk mengembangkan destinasi wisata yang selama ini belum mendapatkan perhatian secara optimal.
“Kalau melihat data yang disodorkan pada pembahasan hari ini, capaiannya memang masih terlalu rendah. Kami memohon secara teknis bagaimana dinas bisa meningkatkan PAD dari sektornya,” kata Subeno.
Subeno juga mengingatkan agar pengembangan sektor pariwisata tidak hanya terpusat pada satu destinasi. Dia mencontohkan Pantai Dewaruci yang telah memberikan kontribusi PAD, tetapi destinasi lainnya juga perlu dikembangkan secara lebih serius.
“Kalau hanya fokus pada salah satu destinasi pariwisata, bagaimana pengembangan di sektor atau destinasi-destinasi pariwisata yang lain? Yang penting bagaimana PAD bisa kita tingkatkan,” ujarnya.
Selain mengembangkan destinasi, Subeno mendorong Dinporapar memperbanyak event pariwisata. Dia juga menilai pemerintah perlu memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas promosi berbagai destinasi wisata di Purworejo.
Komisi III berharap hasil evaluasi bersama tiga OPD tersebut tidak berhenti pada pembahasan di ruang rapat. Pemerintah daerah didorong segera menerapkan langkah konkret untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan.
“Intinya semua potensi yang ada harus dimaksimalkan. Aset, pajak, retribusi, parkir sampai pariwisata harus dikelola dengan data dan manajemen yang baik, sehingga kontribusinya terhadap PAD bisa semakin optimal,” jelas Subeno.
