BLITAR, insanimedia.id – Ketegangan berulang yang terjadi antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dan Wakil Wali Kota, Elim Tyu Samba, dinilai bukan sekadar riak politik biasa. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat PETA Cabang Blitar, M. Naja Asrori, menyebut rangkaian peristiwa tersebut sebagai krisis kepemimpinan dwitunggal (co-leadership crisis) yang membutuhkan perhatian sangat serius.
”Kami di HMI memandang ini bukan sekadar friksi politik biasa, melainkan krisis kepemimpinan dwitunggal,” ungkap Naja dalam wawancara bersama insanimedia.id, Rabu (23/9/2026).
Menurut mahasiswa Universitas Islam Balitar (UNISBA) tersebut, polemik mutasi pejabat yang terjadi pada Oktober 2025 hingga kisruh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada September 2026 bukanlah persoalan yang berdiri sendiri. Ia menilai kedua insiden tersebut merupakan gejala dari satu akar masalah yang sama: macetnya komunikasi di tingkat pucuk pimpinan eksekutif daerah.
Kegagalan Visi Bersama dan Mentalitas Silo
Naja mengurai persoalan di Pemerintah Kota Blitar ini melalui kerangka teori kepemimpinan modern. Ia menegaskan bahwa jalannya roda pemerintahan oleh kepala daerah beserta wakilnya seharusnya menerapkan prinsip shared leadership dengan syarat mutlak adanya visi bersama.
”Ketika Wakil Wali Kota merasa ditinggalkan dalam mutasi dan harus turun ke jalan untuk polemik KONI, ini membuktikan visi bersama itu telah retak dan berubah menjadi silo mentality,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kepemimpinan modern menuntut tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Hal ini penting bagi seorang pemimpin untuk memilah mana persoalan internal pemerintahan yang harus diselesaikan di balik meja, dan mana yang layak ditampilkan ke hadapan publik.
”Mencucinya sebagai ‘pakaian kotor’ di ruang publik adalah bentuk kegagalan resolusi konflik yang merusak muruah institusi,” tegas Naja.
Ancaman Terhadap Agenda Strategis Publik
Dampak dari friksi kepemimpinan ini dipastikan tidak akan berhenti hanya pada merosotnya citra kedua pejabat. Naja menyoroti adanya potensi besar terbengkalainya agenda publik karena energi pimpinan daerah telanjur tersita habis oleh urusan dan ego internal.
”Jika energi dua pimpinan tertinggi daerah ini habis terkuras untuk mengelola ego dan friksi internal, maka agenda-agenda strategis rakyat—termasuk pembangunan kepemudaan, nasib insan olahraga, dan perbaikan ekonomi—pasti akan menjadi korban,” paparnya.
Merespons kondisi tersebut, HMI Komisariat PETA secara tegas mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar untuk segera melakukan rekonsiliasi kelembagaan. Mereka menuntut kedua pimpinan daerah itu kembali pada sumpah jabatannya: bekerja secara harmonis sebagai satu kesatuan demi kemaslahatan masyarakat Blitar, bukan berjalan sendiri-sendiri demi ego sektoral maupun kepentingan politik semata.
