Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar akan memeriksa 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tim gabungan akan mengevaluasi setiap dapur menggunakan 14 indikator untuk memastikan kelayakan operasional dan pemenuhan standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemkot Blitar mulai mematangkan persiapan melalui sosialisasi teknis di Aula Madya Krida Dinas Pendidikan Kota Blitar, Senin (9/11/2026). Agenda tersebut menjadi tindak lanjut arahan BGN dan Kementerian Dalam Negeri yang meminta seluruh dapur MBG memenuhi persyaratan operasional.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar, Iwan Nurdiyanto, menyampaikan bahwa tim akan menelusuri berbagai aspek dalam proses penilaian. Pemeriksaan meliputi standar keamanan pangan, kelengkapan perizinan, kualitas sumber daya manusia (SDM), kondisi bangunan dan lahan, hingga penerapan keselamatan kerja.
“Secara garis besar, 14 indikator ini mencakup berbagai aspek kelayakan operasional SPPG. Hasil pengecekan nantinya akan diinput ke dalam sistem untuk diolah oleh pusat menjadi scoring kelayakan maupun catatan perbaikan bagi masing-masing SPPG,” ungkapnya.
Untuk menjalankan pemeriksaan, Pemkot Blitar mengerahkan tim gabungan dari sejumlah instansi. Tim tersebut melibatkan Cabang Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas PUPR, dan Diskominfo.
Setiap instansi akan menjalankan pemeriksaan berdasarkan bidang tugas dan kewenangannya. Melalui pengecekan langsung ke lokasi, tim dapat menemukan potensi kekurangan yang memengaruhi kelayakan dapur sekaligus memberikan bahan evaluasi kepada masing-masing pengelola SPPG.
Iwan menargetkan seluruh dapur MBG di Kota Blitar mampu memenuhi ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan terhadap standar operasional BGN menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan dan melindungi peserta didik sebagai penerima manfaat.
“Kami akan bergerak bersama seluruh anggota tim untuk melakukan pengecekan lapangan ke 29 SPPG di Kota Blitar. Harapannya, seluruh SPPG dapat memenuhi ketentuan dan standar operasional BGN, sehingga potensi kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan pangan dapat diminimalkan. Ini merupakan bentuk perhatian kita dalam melindungi peserta didik di Kota Blitar,” ujarnya.
