Membaca Sikap Politik Orang Indonesia tentang Mundurnya Gibran

oleh : Ropingi el Ishaq, Dosen Dakwah dan Komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri

Insani Media

insanimedia.id – Setelah geger mundurnya Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, siapa yang akan menggantikan? Itu pertanyaan yang menjadi bahan diskusi dari level intelektual hingga warung tegal. Dalam suatu webinar dibahas secara serius dengan judul “Gibran Mundur: Etis atau Terdesak? Perspektif Etika Publik, Politik Kekuasaan, dan Hukum Tata Negara” dengan narasumber tokoh-tokoh keren. Ada peneliti BRIN Siti Zuhro, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, ada juga mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie.

Jimly Asshiddiqie menyorot tentang bagaimana politik seringkali mengabaikan etika. Padahal dalam tata kelola bernegara, konsep good governance adalah konsep Islam. Politik tidak dapat dijalankan secara suka-suka. Ia mengilustrasikan dengan perintah makan makanan yang halal dan thayyib, (QS 2: 168). Mengacu perintah tersebut, politik tidak saja harus legal, tetapi juga etis. Etika menjadi suatu hal yang melekat dengan aspek legal.

Jabatan adalah amanah, jelas Asshiddiqie, sehingga harus dipertanggungjawabkan. Seseorang tidak bisa tiba-tiba menyatakan berhenti. Harus melalui mekanisme politik yang ada untuk mempertanggungjawabkan amanah yang telah dipikulnya. Tentu itu adalah gagasan yang berasal dari kaum intelektual. Boleh dibilang gagasan itu tidak mewakili kebanyakan masyarakat Indonesia.

Konteks Keindonesiaan.

Gagasan politik dalam konteks Indonesia, jabatan seringkali dimaknai sebagai sebuah anugerah. Bukan amanah. Konsep ini nampak berbeda dengan konsep jabatan dalam ajaran agama, khususnya Islam. Konsep politik Indonesia diilhami dan didominasi oleh konsep kepemimpinan Jawa. Meski ada banyak suku bangsa, tetapi konsep kepemimpinan Indonesia diwarnai oleh filsafat Jawa.

Filsafat Jawa dalam konteks politik tidak lepas dari filsafat kehidupan. Menurut filsafat Jawa, hidup itu direpresentasikan dalam kata “nang-ning-nung-neng”. Hidup itu harus berproses dengan tahapan tersebut.

“Nang” artinya wenang atau tenang. Orang harus bersikap tenang, tak boleh tergesa-gesa alias ‘grusah-grusuh’. “Ning” artinya artinya hening, alias tidak brisik, meniadakan diri untuk bertemu dengan sumber kehidupan. “Nung” artinya sinung, yakni terpilih untuk memperoleh anugerah dari Yang Maha Kuasa. “Neng” artinya heneng alias tenang berapa di puncak kedekatan dengan Tuhan dan terbebas dari nafsu atau kepentingan raga.

Baca Juga :  Mengkritisi Kamisan, Kontroversi Narasi LGBTQ dan Militerisme dalam Gerakan HAM

Dalam konteks kepemimpinan, seorang menjadi pemimpin adalah sebuah anugerah. Jabatan dipandang sebagai anugerah yang diperoleh melalui proses spiritual yang dinamakan “nang, ning, nung, dan neng’ dalam diri seseorang. Dalam konteks kerja muncul slogan ‘sepi ing pamrih, rame ing gawe” alias tidak bermotif memenuhi kepentingan diri, banyak berkarya untuk masyarakat. Dalam konteks interaksi social muncul istilah “ngono yo ngono ning ojo ngono”, boleh bersikap, tetapi harus terukur atau jangan terlalu. Dalam konteks kepemimpinan muncul ‘ojo adigang adigung adiguno’ alais jangan semena-mena. Semua itu dianggap proses spiritual dan tidak melibatkan proses intelektual.

Pola pikir eksoteris, non rasional empiris.

Bagaimana seseorang dikatakan telah melalui proses spiritual tersebut berjalan dalam diri seseorang? Indikator proses tersebut dilihat secara eksoteris. Ketika seseorang cenderung diam, tidak banyak berbicara, tidak mudah terpancing emosinya, meskipun diperlakukan secara semena-mena, maka ia dilihat sebagai seseorang yang telah matang dan layak untuk menjadi pemimpin. Masyarakat Indonesia yakin bahwa seseorang akan dapat memperoleh ‘pulung’ atau wahyu kepemimpinan jika seseorang telah matang dari proses spiritual tersebut.

Jujur harus diakui bahwa proses spiritual tersebut tidak berjalan melalui standar yang rasional dan empiris. Sebagai contoh, apakah diamnya seseorang saat diolok-olok sebagai bentuk kematangan diri atau playing the victim (memerankan diri sebagai korban) untuk menarik simpati masyarakat? Tidak ada batasan yang jelas, rasional, dan empiris. Dalam konteks politik, proses spiritual yang dianggap langkah menuju kematangan calon pemimpin tersebut sebatas persepsi.

Diamnya Gibran, selama menjadi Wakil Pesiden sebagai kematangan diri atau sebagai sebuah kebuntuan intelektual, sehingga tak mampu merespon dinamika yang ada? Tidak ada indicator yang shahih untuk diterapkan pada kasus tersebut. Bagi masyarakat awam, diamnya Gibran dianggap sebagai sebuah kematangan diri. tetapi, bagi kaum intelektual, yang memiliki pengetahuan aspek psikologi dan spiritualitas, akan mengatakan bahwa diamnya Gibran sebagai bentuk ketidak-mampuan menanggapi dinamika social politik yang dihadapi.

Baca Juga :  Setelah 81 Tahun Merdeka, Mengapa Mahasiswa Masih Harus Merebut Kemerdekaan?

Filsafat Politik Indonesia

Masyarakat awam yang menjadi pemilik suara dalam demokrasi langsung berpegang pada logika politik bahwa pemimpin itu adalah orang yang memperoleh ‘pulung’ atau ‘wahyu kepemimpinan’. Pulung tersebut akan turun kepada mereka yang mampu berproses diri secara spiritual. Bahkan mereka yang memperoleh pulung tidak mesti pinter secara intelektual. Yang penting mampu menjalani “laku spiritual”.

Akibatnya, kriteria kepemimpinan dalam konteks Indonesia menjadi tidak pasti. Standar kepemimpinan tidak jelas, bahkan bisa suka-suka. Mundurnya Gibran dari kursi wakil presiden dimaknai oleh orang-orang awam sebagai sebuah bentuk kematangan diri, sehingga banjir apresiasi dan simpati. Bagi kalangan intelektual, mundurnya Gibran sebagai sebuah keharusan. Jika tidak mundur, ya dimundurkan. Karena statusnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat public.

Sebagai penutup, harus diakui bahwa penganut filsafat politik “pulung” di Indonesia lebih dominan ketimbang penganut filsafat politik yang rasional empiris. Wajar jika kebanyakan pemimpin yang terpilih adalah mereka yang dianggap matang, meski nyatanya tak cakap, tak rasional, dan juga tak layak.

Lalu, siapa yang bakal menjadi wakil presiden? Seharusnya ditentukan berdasar pada kriteria yang rasional dan akuntabel. Dalam al-Qur’an telah diberikan contoh tentang pemilihan dan pengangkatan pemimpin, yakni, Thalut diangkat jadi pemimpin karena memiliki kelebihan ilmu dan kekuatan fisik yang dibutuhkan untuk membawa umat menjadi lebih baik, (QS. 2: 247).