Blitar, insanimedia.id – Puluhan warga dari Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar menggelar aksi “Merebut Ruang Publik” menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor Bupati Blitar, Minggu (21/6/2026).
Massa aksi turut mendesak penghentian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diduga memicu penggusuran fasilitas pendidikan sekolah serta merampas ruang hidup warga setempat secara sepihak.
Aksi sore itu diwarnai pembentangan poster kritik, lapak baca literasi gratis, hingga orasi politik dari elemen mahasiswa dan kaum buruh sebelum jeda waktu Magrib tiba.
Memasuki pukul 19.00 WIB, massa kembali menggelar panggung bebas dan diskusi publik. Mereka mengkritik tajam ketimpangan sosial dan masifnya represi ruang hidup bagi masyarakat lokal.
Koordinator Aksi, Reyda Hafis, menilai kebijakan MBG sangat membebani. “Kami menuntut penghentian MBG yang salah sasaran dan sangat membebani postur anggaran belanja negara kita,” ujarnya.
Merujuk data APBN pemerintah, Pemerintah menetapkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sebesar Rp268 triliun, turun dari pagu awal yang direncanakan sebesar Rp335 triliun. Dana besar ini menargetkan jutaan anak dengan indeks Rp15.000 per porsi.
Reyda juga menyoroti keras eksistensi KDMP. “Sepak terjang KDMP ini justru menggusur fasilitas pendidikan sekolah dan merampas ruang hidup warga murni demi kepentingan sepihak,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah daerah menegaskan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program strategis tersebut.
Dalam aksi Sobat MBG pada Kamis (18/6/2026), Asisten Pemerintahan Pemkab Blitar, Adi Andaka, menyampaikan pesannya. “Pak Bupati mengapresiasi pelaksanaan program MBG demi pemenuhan gizi masyarakat,” jelasnya.
Adi yang kala itu mewakili Bupati Rijanto, menambahkan bahwa apresiasi dan dukungan daerah diwujudkan secara nyata melalui pembentukan Satgas MBG yang beroperasi hingga tingkat kecamatan.
Sementara itu, Aliansi Aktivis Demokrasi Blitar berjanji akan menggalang demonstrasi lanjutan yang jauh lebih besar apabila kedaulatan ruang hidup dan hak dasar masyarakat terus diabaikan.
