Blitar, insanimedia.id – Rencana pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN serta penghasilan PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Blitar mendapat perhatian dari DPRD Kota Blitar. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan penggunaan anggaran hasil pengurangan tersebut yang nilainya diperkirakan mencapai Rp10 miliar hingga Rp15 miliar.
Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Golkar, Purwanto, mengatakan pihaknya telah meminta penjelasan langsung kepada Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin terkait kebijakan tersebut. Namun, hingga kini pihaknya belum memperoleh penjelasan secara rinci mengenai penggunaan anggaran yang berasal dari pemotongan tersebut.
“Kalau memang betul-betul dipotong, hasil pemotongan itu kami tanyakan dialihkan ke mana. Nilainya kan fantastis, sekitar Rp10 miliar sampai Rp15 miliar,” ujarnya.
Purwanto meminta Pemkot Blitar mempertimbangkan kondisi ekonomi pegawai sebelum menerapkan pengurangan penghasilan. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada ASN golongan rendah dan PPPK paruh waktu agar kebijakan tersebut tidak memberikan beban yang terlalu besar.
Dia menilai kenaikan biaya kebutuhan hidup juga dirasakan oleh ASN berpenghasilan rendah maupun PPPK paruh waktu. Karena itu, Purwanto berharap pemerintah tidak menerapkan pemotongan dengan besaran yang sama kepada seluruh kelompok pegawai.
“Kalau bisa, ASN yang golongan rendah jangan dipukul rata. Kasihan mereka. Begitu juga PPPK paruh waktu, mereka juga menghadapi kondisi ekonomi dan inflasi seperti masyarakat lainnya,” katanya.
Purwanto juga menyampaikan usulan terkait penggunaan anggaran apabila Pemkot Blitar tetap menerapkan pengurangan penghasilan tersebut. Menurutnya, pemerintah dapat mengarahkan dana yang dihemat untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dia menyebut program Universal Health Coverage (UHC) sebagai salah satu sektor yang dapat memperoleh dukungan anggaran tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakannya untuk menangani persoalan banjir di sejumlah wilayah kelurahan.
Purwanto menilai penanganan banjir perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama menjelang datangnya musim penghujan.
“Kalau memang ada anggaran dari pemotongan itu, seyogianya bisa dialokasikan untuk UHC atau penanggulangan banjir di kelurahan-kelurahan,” jelasnya.
Purwanto mengatakan DPRD masih menunggu penjelasan Pemkot Blitar mengenai rencana penggunaan anggaran hasil pengurangan TPP dan penghasilan PPPK paruh waktu tersebut. Dia berharap pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka dalam pembahasan anggaran selanjutnya.
Pembahasan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD juga diharapkan dapat memperjelas arah penggunaan anggaran hasil pemotongan tersebut.
“Tadi sudah kami tanyakan kepada wali kota, tetapi menurut saya belum ada jawaban yang konkret. Mungkin nanti bisa dijelaskan lagi dalam pembahasan Banggar, dialihkan ke mana anggaran tersebut,” pungkasnya.
