Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026 sebagai langkah mempercepat penanganan dampak musim kemarau dan memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/227/409.1.2/KPTS/2026 yang berlaku selama tiga bulan, mulai 20 Juli hingga 20 Oktober 2026.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Wahyudi, mengatakan beberapa desa mulai mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Wilayah yang terdampak meliputi Desa Tugurejo dan Desa Sukorejo di Kecamatan Wates, Desa Panggungduwet di Kecamatan Kademangan, serta Desa Sumberagung di Kecamatan Panggungrejo.
“Kami terus melakukan pemantauan bersama pemerintah desa dan kecamatan. Jika ada wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih, segera kami lakukan asesmen dan pendistribusian sesuai kebutuhan,” ujar Wahyudi.
Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan tersebut terdapat tujuh kecamatan yang masuk kategori wilayah rawan kekeringan. Penetapan itu mengacu pada peta kerawanan bencana serta hasil pemantauan yang dilakukan BPBD di lapangan.
Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis untuk periode Dasarian I Agustus 2026 atau 1 hingga 10 Agustus. Dalam laporan tersebut, Jawa Timur mencatat 19 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan kekeringan, terdiri atas 16 daerah berstatus siaga darurat dan tiga daerah berstatus tanggap darurat.
BPBD Kabupaten Blitar memastikan distribusi bantuan air bersih akan terus dilakukan secara bertahap selama musim kemarau berlangsung. Langkah tersebut diharapkan mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak sekaligus meminimalkan dampak kekeringan hingga kondisi cuaca kembali normal.
