insanimedia.id – Isu ketenagakerjaan di negeri ini makin hari kian menyerupai teka-teki yang membingungkan sekaligus menakutkan. Di atas kertas, pemerintah dengan bangga memamerkan tingkat pengangguran terbuka yang diklaim melandai di kisaran 4,8%, sebuah angka yang seolah mengirimkan sinyal bahwa bahtera ekonomi kita sedang berlayar di perairan tenang. Namun, kenyataan di jalanan menyajikan cerita yang bertolak belakang; gelombang pemutusan hubungan kerja terus menghantam industri manufaktur hingga sektor teknologi, melemparkan puluhan ribu pekerja formal ke jurang ketidakpastian dalam waktu singkat. Saya memandang ada jurang pemisah yang kian menganga antara angka-angka molek di atas kertas laporan dengan penderitaan nyata masyarakat yang harus berjuang menyambung hidup dari hari ke hari.
Keberhasilan menekan angka statistik pengangguran sejatinya adalah sebuah kemenangan semu apabila kita enggan menelisik kualitas dari pekerjaan yang tercipta. Mayoritas dari mereka yang terdepak dari pekerjaan formal kini tidak benar-benar pulih, melainkan terpaksa merayap ke sektor informal seperti menjadi pengemudi ojek daring, pekerja lepas, atau pedagang kecil-kecilan demi menyambung napas. Dalam catatan statistik, mereka memang tak lagi menyandang status pengangguran, padahal secara riil pendapatan mereka anjlok drastis dan jaminan masa depan mereka musnah seketika. “Kondisi ini bukan penyerapan tenaga kerja yang sehat, melainkan bentuk pertahanan diri masyarakat yang terdesak di tengah minimnya lapangan kerja yang layak,” ujar Ainurrohmah.
Penyempitan lapangan kerja formal ini menghantam langsung jantung pertahanan ekonomi kita, yaitu konsumsi rumah tangga yang selama ini menyokong lebih dari separuh PDB nasional. Ketika bayang-bayang PHK membendung rasa aman masyarakat, perilaku belanja secara otomatis bergeser dari optimistis menjadi defensif. Masyarakat mulai menahan diri untuk membeli barang sekunder, menunda keputusan finansial besar, hingga terpaksa menguras tabungan yang kian menipis demi menutupi lonjakan biaya hidup harian. Lingkaran setan ini membuat roda bisnis melambat, pedagang mengeluhkan sepinya pembeli, dan pengusaha makin gentar untuk melakukan ekspansi atau membuka lowongan baru.
Dampak yang paling memprihatinkan dari fenomena ini adalah proses kemunduran senyap yang dialami oleh kelas menengah Indonesia. Kelompok yang menjadi tulang punggung penggerak ekonomi riil ini berada di posisi serba salah : terlalu kaya untuk menerima bantuan sosial, tetapi terlalu rapuh untuk menahan guncangan pemutusan hubungan kerja. Saat seorang pekerja kelas menengah kehilangan mata pencahairannya, dampak domino langsung tercipta. Mulai dari tunggakan kredit perumahan, penurunan kualitas pendidikan anak, hingga terhentinya perputaran uang di sektor-sektor jasa lokal. “Pemerintah tidak bisa terus-menerus berlindung di balik narasi stabilitas moneter sementara sektor riil tempat rakyat mencari makan sedang mengalami pendarahan hebat,” menurut Ainurrohmah, pengamat ekonomi dan finansial tersebut.
Guna menghentikan pendarahan ini, ekonomi kita membutuhkan terobosan yang berani dan menyentuh akar masalah, bukan sekadar penawar rasa sakit jangka pendek. Menurut Ainurrohmah, jalan keluar terbaik yang harus segera diambil pemerintah adalah melakukan reindustrialisasi secara agresif dengan memprioritaskan perlindungan total pada industri padat karya domestik dari serbuan produk impor ilegal yang sangat merusak harga pasar. Selain itu, insentif pajak tidak boleh lagi dibagikan secara generik, melainkan dikaitkan secara ketat dengan jumlah penyerapan tenaga kerja lokal yang mampu diciptakan oleh sebuah perusahaan. Langkah terobosan ini perlu ditopang oleh kemudahan akses pembiayaan berbunga murah khusus bagi UMKM yang berorientasi ekspor dan mampu menyerap tenaga kerja terdidik secara masif.
Pada saat yang sama, reformasi ketenagakerjaan harus difokuskan pada peningkatan daya saing dan perlindungan bagi para pekerja di sektor informal melalui skema jaminan sosial yang lebih adaptif. Pemerintah perlu segera mengalihkan fokus anggaran dari proyek-proyek pencitraan jangka pendek ke pembentukan dana jaring pengaman bagi kelas menengah yang terdampak PHK, agar mereka memiliki jeda waktu yang cukup untuk melakukan *upskilling* tanpa harus langsung jatuh miskin. “Menyelamatkan daya beli kelas menengah melalui penciptaan lapangan kerja formal yang bermartabat adalah satu-satunya benteng pertahanan terbaik agar ekonomi nasional tidak terperosok ke dalam jurang stagnasi yang berkepanjangan,” ujar Ainurrohmah menekankan.
Ketergantungan kita pada statistik permukaan harus segera diakhiri sebelum krisis daya beli ini berubah menjadi kerusakan struktur ekonomi yang permanen. Pembuat kebijakan dituntut untuk segera menghentikan romantisme angka-angka makro dan mulai memfokuskan seluruh energi pada implementasi solusi-solusi konkrit di sektor riil tersebut. Tanpa adanya keberanian untuk merombak arah kebijakan secara mendasar, pertumbuhan ekonomi yang selalu diagung-agungkan pemerintah hanyalah sebuah panggung dongeng yang tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh jutaan rakyat yang sedang bersusah payah mencari kepastian kerja di luar sana.
