Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar belum melanjutkan pembangunan Blitar Trade Center (BTC) pada 2026. Pemerintah masih menyelesaikan proses persetujuan pemanfaatan lahan di kawasan BTC karena sebagian area berkaitan dengan lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menjelaskan, pemerintah terus memproses persetujuan penggunaan lahan tersebut. Pemkot Blitar juga telah menetapkan pemenang lelang untuk mengerjakan proyek pembangunan BTC.
“Karena masih diurus dan saat ini sudah disetujui. Kami mendapat informasi dari Kementerian ATR/BPN telah disetujui dan diproses. Kami juga sudah ada pemenang lelang, cuma menunggu persetujuan itu baru dikerjakan,” kata Wali Kota.
Pemkot Blitar juga menghadapi keterbatasan anggaran untuk melanjutkan proyek tersebut. Pada APBD 2026, pemerintah menyiapkan sekitar Rp2,6 miliar untuk pembangunan BTC.
Syauqul Muhibbin menyebut pemerintah membuka peluang untuk menambah anggaran pembangunan BTC pada 2027. Pemkot menyiapkan opsi tersebut untuk melanjutkan pekerjaan yang tertunda tahun ini setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
“BTC ini anggarannya besar, tetapi yang paling penting ekosistem BTC itu jalan dulu sehingga ada investasi dan para investor untuk berdagang di BTC,” ujarnya.
Menurut Syauqul, pemerintah tidak hanya perlu mengejar penyelesaian bangunan fisik BTC. Pemerintah juga harus membangun ekosistem perdagangan agar kawasan tersebut mampu menarik pelaku usaha dan investor.
“Kalau ekosistemnya jalan, investasi banyak, bangunan akan berlanjut,” pungkasnya.
Pemkot Blitar selanjutnya akan menunggu proses persetujuan lahan sebelum mengawali pekerjaan pembangunan. Pemerintah berharap aktivitas perdagangan dan investasi dapat tumbuh sehingga pembangunan BTC bisa berlanjut secara bertahap.
