Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kabupaten Blitar menyepakati skema rantai pasok telur yang menghubungkan peternak secara langsung dengan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut bertujuan meningkatkan penyerapan hasil produksi peternak lokal sekaligus mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kesepakatan itu lahir dalam Rapat Supply Chain Telur yang berlangsung di Ruang Candi Penataran, Kantor Bupati Blitar, Kamis (4/6/2026). Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah memimpin pertemuan tersebut bersama perwakilan SPPG, koperasi peternak, asosiasi peternak telur rakyat, serta Direktur PPM Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Tengku Syahdana, yang mengikuti kegiatan secara daring.
Beky Herdihansah menyampaikan bahwa Kabupaten Blitar memiliki posisi penting sebagai daerah penghasil telur terbesar di Indonesia. Menurutnya, daerah tersebut tidak hanya berperan menjaga ketersediaan pangan nasional, tetapi juga menjadi penopang ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan.
Ia menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan produk unggulan yang dihasilkan masyarakat lokal.
“Setiap butir telur yang terserap oleh SPPG tidak hanya menjadi sumber gizi bagi anak-anak kita, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi peternak dan masyarakat Kabupaten Blitar,” ujarnya.
Beky menjelaskan bahwa forum tersebut menjadi tahap awal dalam membangun sistem rantai pasok yang efektif, berkelanjutan, dan menguntungkan semua pihak. Menurutnya, peternak membutuhkan kepastian pasar untuk hasil produksinya, sedangkan SPPG memerlukan pasokan telur yang berkualitas dan tersedia secara berkesinambungan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar akan menentukan pembagian wilayah layanan SPPG untuk masing-masing koperasi dan asosiasi peternak. Setelah proses pemetaan selesai, seluruh pihak akan menyusun kesepakatan teknis yang mengatur kuota pasokan, sistem distribusi, hingga tata cara pembayaran.
Beky menilai model yang diterapkan di Kabupaten Blitar dapat menjadi contoh tata kelola rantai pasok telur yang nantinya dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan kapasitas produksi telur yang besar, pola tersebut berpotensi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan SPPG di berbagai daerah.
Melalui mekanisme ini, Pemerintah Kabupaten Blitar berharap peternak lokal dapat memenuhi kebutuhan telur untuk Program Makan Bergizi Gratis dalam jumlah yang lebih besar. Dengan demikian, perputaran ekonomi daerah dapat meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
