Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar menyiapkan anggaran Rp16 miliar untuk menjalankan program Karya Mas sepanjang 2026. Dari total anggaran tersebut, Rp13 miliar digunakan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur, sedangkan anggaran lainnya dialokasikan untuk kegiatan nonfisik.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Blitar, Fredy Hermawan, mengatakan pemerintah telah mencairkan hampir Rp700 juta hingga Agustus 2026. Pelaksanaan program tersebut saat ini telah berlangsung di tiga kecamatan.
“Untuk tahun 2026, total anggaran Karya Mas mencapai Rp16 miliar, dengan rincian Rp13 miliar untuk pembangunan fisik atau infrastruktur dan sisanya untuk kegiatan nonfisik. Hingga Agustus 2026, anggaran yang sudah dicairkan hampir mencapai Rp700 juta, dan pelaksanaannya sudah berjalan di tiga kecamatan,” ujar Fredy.
Fredy menjelaskan, Pemkot Blitar menjadikan Karya Mas sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan.
Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai tahapan sebelum program berjalan. Salah satunya dengan membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) di setiap kelurahan yang bertugas menjalankan kegiatan di lapangan.
Menurut Fredy, setiap Pokmas kini telah mulai bekerja dengan menyusun rencana kegiatan serta melakukan survei langsung terhadap kondisi wilayah masing-masing.
“Setiap Pokmas di kelurahan saat ini sudah bekerja dengan tugas utama menyusun perencanaan dan turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei,” katanya.
Ia menambahkan, Pokmas melakukan survei untuk memastikan setiap kegiatan Karya Mas memiliki sasaran yang jelas dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Hasil survei tersebut menjadi dasar dalam menentukan pembangunan yang paling dibutuhkan di masing-masing kelurahan.
“Survei ini dilakukan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan riil di masing-masing kelurahan,” pungkasnya.
Pemkot Blitar berharap pelaksanaan Karya Mas dapat mendorong percepatan pembangunan di tingkat kelurahan sekaligus memastikan penggunaan anggaran menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
