Yogyakarta, insanimedia.id – World Bank bersama sejumlah kementerian dan lembaga membahas kesiapan infrastruktur dasar Kawasan Otoritatif Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) melalui Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP).
Pembahasan berlangsung dalam kunjungan lapangan di De Loano Glamping, Senin (10/8/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penilaian kesiapan kawasan sebelum program memasuki tahapan appraisal.
Pertemuan itu melibatkan World Bank, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta BPOB.
Dalam forum tersebut, BPOB memaparkan empat usulan utama pembangunan infrastruktur dasar melalui skema SQTDP. Program itu mencakup peningkatan akses jalan menuju kawasan, pembangunan jembatan utama, pembangunan jaringan jalan internal, serta penyediaan jaringan air bersih.
BPOB sebelumnya telah melakukan verifikasi teknis bersama Kementerian PUPR terhadap sejumlah persyaratan pembangunan. Verifikasi tersebut mencakup kesiapan Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria, hingga dokumen lingkungan.
Pada sektor aksesibilitas, BPOB mengusulkan penanganan lanjutan ruas Pasar Plono-Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer. Usulan itu melanjutkan sekitar satu kilometer ruas yang sebelumnya telah dikerjakan Kementerian PUPR.
BPOB juga mengusulkan pembangunan jembatan utama sepanjang 53,5 meter serta jalan pendekat sepanjang 240 meter. Infrastruktur tersebut akan menghubungkan jalan nasional dengan kawasan otorita.
Untuk memperkuat konektivitas di dalam kawasan, BPOB mengusulkan pembangunan jaringan jalan sepanjang tujuh kilometer. Jalan tersebut akan menghubungkan sejumlah klaster lahan HPL dengan luas total 50 hektare.
Selain jalan dan jembatan, BPOB memprioritaskan pembangunan jaringan distribusi air serta fasilitas tampungan air baku. Penyediaan infrastruktur tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan operasional kawasan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
BPOB menilai kesiapan infrastruktur dasar menjadi salah satu kunci untuk menarik investasi ke kawasan Borobudur Highland. Sejumlah calon investor bahkan telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU), tetapi pembangunan fisik masih membutuhkan dukungan akses jalan, air bersih, dan jaringan listrik.
Ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi diperkirakan dapat mempercepat realisasi investasi dari tahap komitmen menuju pembangunan. BPOB memperkirakan pengembangan kawasan berpotensi menarik investasi hingga Rp1,5 triliun.
Pengembangan tersebut juga diharapkan memberikan efek ekonomi bagi kawasan penyangga Gelang Projo yang meliputi Kabupaten Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo. Dampaknya antara lain dapat memperkuat rantai pasok komoditas lokal serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar di kawasan perbukitan Menoreh.
Dalam diskusi tersebut, World Bank menyoroti pentingnya menentukan skala prioritas pembangunan. World Bank mendorong pemilihan subproyek yang memiliki dampak tinggi dan mampu menghasilkan quick wins.
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas menekankan agar pengembangan kawasan tetap mengacu pada dokumen perencanaan nasional, termasuk RPJPN, RPJMN, dan RKP.
Kawasan Otoritatif BPOB juga menjadi salah satu usulan utama Kementerian Pariwisata dalam kerangka Perpres Nomor 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
Melalui tahapan persiapan appraisal tersebut, pemerintah berupaya membangun Borobudur Highland sebagai kawasan yang memiliki konektivitas kuat dan layanan dasar memadai. Pengembangan infrastruktur diharapkan mampu menopang pertumbuhan pariwisata, investasi, serta perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
