Blitar, insanimedia.id – Komisi II DPRD Kota Blitar menyayangkan belum selesainya polemik antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Blitar dan Pemerintah Kota Blitar yang berdampak pada tertundanya pencairan dana pembinaan cabang olahraga (cabor). Padahal, DPRD bersama pemerintah daerah telah mengesahkan hibah sebesar Rp2,8 miliar melalui APBD 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo, menjelaskan dana hibah tersebut terdiri atas Rp900 juta untuk operasional sekretariat KONI dan Rp1,9 miliar yang dialokasikan bagi pembinaan 45 cabang olahraga.
“Yang sangat kami sayangkan, DPRD bersama eksekutif sebenarnya sudah mengetok hibah KONI sebesar Rp 2,8 miliar pada APBD 2026. Rinciannya Rp900 juta untuk sekretariat dan Rp1,9 miliar untuk 45 cabang olahraga,” ujarnya.
Yohan menilai polemik yang belum menemukan titik terang berpotensi menghambat pencairan anggaran pembinaan atlet. Menurutnya, kondisi tersebut dapat merugikan cabang olahraga yang sedang mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan.
“Kami hanya mengkhawatirkan kalau masalah ini berlarut-larut. Terutama anggaran untuk cabor sekitar Rp 1,9 miliar. Jangan sampai karena persoalan ini anggarannya tidak bisa dicairkan,” katanya.
Ia mengungkapkan dampak keterlambatan pencairan dana sudah dirasakan sejumlah cabang olahraga. Salah satunya, atlet pencak silat yang harus mengumpulkan dana secara mandiri untuk mengikuti kejuaraan karena anggaran pembinaan belum diterima.
“Tadi juga disampaikan, atlet pencak silat sudah berangkat mengikuti pertandingan. Karena anggarannya belum cair, mereka terpaksa urunan. Ini yang sangat kami sesalkan,” ungkapnya.
Komisi II DPRD Kota Blitar berharap persoalan tersebut segera diselesaikan agar tidak mengganggu program pembinaan atlet maupun persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur 2026 dan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD memberikan waktu selama satu pekan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Blitar untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada Wali Kota Blitar sekaligus mencari solusi yang dapat mempercepat penyelesaian polemik.
“Kami berharap dalam waktu satu minggu sudah ada jawaban sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut dan hak atlet untuk mendapatkan pembinaan tidak terganggu,” pungkasnya.
