Blitar, insanimedia.id – Warga Kota Blitar mengajukan ratusan permohonan koreksi data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepanjang tahun ini. Hingga akhir Mei 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar menerima sebanyak 326 permohonan dari para wajib pajak.
Mayoritas warga mengajukan pengurangan nilai pajak dibandingkan perubahan data kepemilikan atau mutasi objek pajak. Kepala BPKAD Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menjelaskan bahwa dari total pengajuan yang diterima, sebanyak 169 berkas merupakan permohonan pengurangan PBB-P2. Sementara itu, 157 berkas lainnya berkaitan dengan mutasi objek pajak.
Heru mengatakan bahwa banyak wajib pajak mengajukan pengurangan karena kondisi tanah maupun bangunan yang mereka miliki sudah mengalami perubahan dan tidak lagi sesuai dengan data yang tercatat. Oleh sebab itu, mereka meminta penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar sesuai dengan kondisi terkini.
“Sebagian besar karena kondisi fisik tanah dan bangunan dinilai sudah berubah sehingga perlu penyesuaian,” ujarnya, Kamis (4/6).
Di sisi lain, masyarakat mengajukan mutasi objek pajak karena adanya perubahan kepemilikan atau pembaruan informasi terkait objek pajak. Saat ini, petugas telah menyelesaikan sebagian permohonan, sedangkan sisanya masih menunggu proses verifikasi lapangan.
Petugas melakukan verifikasi untuk mencocokkan kondisi riil objek pajak dengan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Menurut Heru, langkah tersebut penting agar pemerintah dapat menetapkan besaran pajak sesuai keadaan sebenarnya.
Heru menambahkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pembetulan data maupun pengurangan NJOP apabila terjadi perubahan fisik bangunan, kerusakan akibat bencana, atau faktor lain yang memengaruhi nilai objek pajak.
“Kalau memang ada perubahan kondisi objek pajak, tentu bisa diajukan untuk dilakukan penyesuaian,” pungkasnya.
