Blitar, insanimedia.id – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, membantah tudingan intervensi Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) KONI Kota Blitar. Ia menegaskan, pemkot hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi olahraga sesuai ketentuan perundang-undangan.
Syauqul mengatakan, polemik bermula setelah pemkot menerima sejumlah surat berkaitan dengan proses pencalonan Ketua KONI Kota Blitar. Menindaklanjuti hal tersebut, pemkot melalui Plt Kepala Dispora memanggil pengurus KONI dan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) untuk meminta penjelasan mengenai tahapan persiapan Musorkot.
“Kami ingin mengetahui duduk persoalannya secara lengkap, bagaimana proses yang dilakukan KONI maupun TPP dalam persiapan Musorkot,” ujarnya, Rabu (20/5).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki kewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengarahan terhadap organisasi olahraga, termasuk KONI. Karena itu, ia menilai tudingan intervensi terhadap pemkot tidak tepat.
“Kalau kemudian kami dituduh melakukan intervensi itu lucu. Pemerintah hanya menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai aturan,” katanya.
Sebelum Musorkot berlangsung, pemkot juga mengundang sejumlah cabang olahraga (cabor) untuk berdiskusi mengenai dinamika pemilihan Ketua KONI. Dalam forum tersebut, pemkot memaparkan kajian hukum terkait potensi dampak yang bisa muncul dari masing-masing kandidat.
“Kami membahas dampaknya, bukan mengarahkan memilih siapa. Kalau si A jadi dampaknya apa, kalau si B jadi dampaknya apa. Itu supaya cabor memahami potensi persoalan yang mungkin muncul ke depan,” jelasnya.
Syauqul menegaskan, pemerintah tidak memiliki kepentingan menentukan sosok Ketua KONI Kota Blitar. Menurutnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan KONI dan cabor sebagai pemilik hak suara.
“Siapapun yang dianggap mampu memajukan olahraga silakan dipilih. Itu haknya KONI dan cabor, pemerintah tidak ada masalah,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran sejumlah cabor dalam forum diskusi yang digelar pemkot sebelum Musorkot. Padahal, forum tersebut menjadi sarana membahas tantangan dan keberlanjutan organisasi olahraga di Kota Blitar.
“Pemerintah itu memberi dukungan hibah terbesar untuk olahraga. Jadi kami ingin semua memahami persoalan dan tantangan yang ada,” pungkasnya.
