BLITAR, insanimedia.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Peta Blitar Raya menggelar aksi damai di halaman Alun-Alun Kota Blitar, pada Sabtu (27/6/2026). Aksi tersebut menjadi penegasan komitmen bersama sekaligus bentuk dukungan teguh dari akar rumput terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah pusat.
Gerakan ini dihadiri langsung oleh berbagai elemen strategis yang menggerakkan program nasional di wilayah Kota maupun Kabupaten Blitar. Di antaranya mencakup para relawan, pengelola dapur mandiri, mitra pembangunan daerah, hingga para peternak dan petani lokal sebagai pemasok rantai bahan baku utama.
Dampak Nyata Kesehatan dan Finansial Domestik
Menanggapi masifnya arus dukungan ini, pengamat ekonomi sekaligus akademisi dari STIE Kesuma Negara Blitar, Dr. Sandi Eka Suprajang, menilai program MBG memberikan keunggulan ganda yang terukur dari aspek pemenuhan gizi makro dan ketahanan ekonomi domestik. Berdasarkan pemetaan data primer, program ini secara empiris mampu menekan tingkat beban pengeluaran harian rumah tangga secara signifikan.
”Dari sisi ekonomi, jadi membantu orang tua berhemat ya kan sekitar kalau hitung-hitungan saya itu 300 sampai dengan Rp500.000 per bulan, tergantung jenjangnya ya,” ujar Sandi Eka Suprajang saat diwawancarai insanimedia.id, Senin (6/7/2026).
Sandi menambahkan bahwa alokasi dana jajan yang berhasil dihemat tersebut kini dapat dialihkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan primer keluarga lainnya. Dari sudut pandang peningkatan modal manusia (human capital), kecukupan gizi pada masa sekolah adalah investasi yang tidak dapat ditunda jika ingin merealisasikan target Indonesia Emas 2045. “Mendukung terhadap program MBG itu ada beberapa hal yang bisa dipakai yang pertama dari sisi kesehatan dan SDM. Jadi sebenarnya ini bisa untuk mengatasi stunting artinya gizinya kan terpenuhi sehingga anak tumbuh optimal,” tambahnya.
Lima Pilar Evaluasi Demi Akuntabilitas Fiskal
Kendati dampak positif mulai dirasakan di tataran daerah, gelombang kritik dari publik terkait risiko pembengkakan anggaran APBN tetap harus direspons secara rasional. Sandi menegaskan, program sebesar MBG tidak boleh menutup mata dari kelemahan manajerial, sehingga langkah evaluasi total jauh lebih bijak daripada opsi penghentian program secara sepihak. Ia merumuskan lima pilar evaluasi mendasar bagi pemerintah.
Pilar pertama tertuju langsung pada efisiensi dan transparansi keuangan di tingkat terbawah operasional. “Ada lima hal yang saya garis bawahi di sini. Tantangan pertama adalah anggaran dan efisiensi. Jadi usulannya solusinya yaitu ada semacam audit terbuka pakai dapur SPPG biar biaya produksinya itu turun,” ungkap Sandi merinci struktur anggaran.
Selanjutnya, ia menyoroti pilar standarisasi gizi berkala oleh Badan POM, ketepatan validasi data penerima manfaat dengan sistem ranking angka stunting wilayah, manajemen mitigasi limbah makanan, hingga kolaborasi multi-pihak. Fleksibilitas menu berbasis komoditas lokal menjadi kunci agar program ini tidak menghasilkan inefisiensi. “Menu harus disesuaikan selera anak daerah dengan memberikan edukasi. Jangan malah ada makanan berlebih sisa dibuang. Nah, itu kan mubadir. Sayang kan,” tegas Sandi.
Respons Strategis dan Komitmen Pemerintah
Dalam menghadapi dinamika pro-kontra, arah kebijakan nasional di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) diproyeksikan tetap menempatkan MBG sebagai lokomotif utama penggerak kesejahteraan rakyat. Pemerintah dipastikan menempuh jalur penguatan kelembagaan demi menjaga keberlanjutan. “Pemerintah secara tegas itu memastikan bahwa MBG akan terus berjalan meskipun menuai pro kontrak seperti kekhawatiran terkait pembengkaan anggaran dan tuntutan penghentian,” pungkas Sandi.
Sebagai pembanding dari sudut pandang pemegang kebijakan fiskal makro per Juli 2026, upaya perbaikan sistemik memang tengah diakselerasi secara ketat oleh bendahara negara guna menepis keraguan publik. Pemerintah berupaya menyeimbangkan antara perlindungan sosial fundamental dengan disiplin keuangan yang sehat.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rilis resmi evaluasi berkala triwulan APBN per Juli 2026, menegaskan posisi pemerintah terkait rasionalisasi anggaran tersebut. “Melalui optimalisasi rantai pasok lokal dan restrukturisasi operasional dapur SPPG, kami memproyeksikan efisiensi anggaran hingga beberapa triliun rupiah pada semester mendatang tanpa mendegradasi standar nutrisi yang diterima anak-anak,” tutupnya.
