Blitar, insanimedia.id – Kesepakatan gencatan senjata selama 60 hari antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang disepakati pekan lalu membawa angin segar bagi perekonomian global. Meredanya tensi geopolitik di Timur Tengah ini langsung menekan harga energi dunia, yang secara berantai menciptakan sentimen positif bagi stabilitas makroekonomi nasional hingga ke tingkat daerah, termasuk Kabupaten dan Kota Blitar. Kendati demikian, di tengah euforia pasar, pemerintah dan pakar memperingatkan bahwa transmisi pemulihan ekonomi tidak akan terjadi secara instan.
Merujuk pada pergerakan pasar yang dihimpun Bloomberg per Senin (22/6/2026), harga minyak mentah berjangka Brent merosot 3,2 persen ke level psikologis di bawah $75 per barel. Merespons pelemahan harga energi global tersebut, Bank Indonesia mencatat derasnya aliran modal asing masuk (capital inflow) di pasar keuangan domestik. Hal ini mendorong penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebesar 1,4 persen, seiring ekspektasi menyusutnya beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski indikator makroekonomi nasional menunjukkan rapor hijau, Jalu Sora Wicitra, akademisi kebijakan publik dari Universitas Islam Balitar (UNISBA), menilai optimisme ini masih sebatas reaksi psikologis pasar semata.
”Jika saya melihat, perjanjian gencatan senjata 60 hari ini dampaknya secara nasional adalah sentimen positif dengan jangka yang pendek, belum struktural, karena ini gencatan senjata sementara, bukan perjanjian damai final,” ujar Jalu kepada insanimedia.id, Selasa (23/6/2026).
Penurunan harga minyak mentah dunia memegang peranan krusial terhadap kelancaran rantai pasok. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), komponen biaya logistik dan transportasi darat menyumbang porsi dominan terhadap pembentukan inflasi di daerah. Untuk wilayah Blitar yang urat nadi perekonomiannya ditopang oleh sektor agribisnis dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tren ini menjadi kabar baik.
Namun, Jalu mengingatkan bahwa jeda waktu (time lag) dari turunnya harga global hingga berdampak ke harga eceran di tingkat lokal tidak bisa dihindari.
”Bagi Blitar yang basisnya agribisnis dan UMKM, dampak tersebut bisa jadi akan terasa secara tidak langsung lewat harga pupuk dan juga biaya logistik yang cenderung stabil atau bahkan menurun. Kemungkinan efeknya baru terasa dalam satu sampai dua bulan ke depan,” tambahnya.
Menelisik lebih dalam, kesepakatan damai ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi memberikan relaksasi tekanan ekonomi, namun di sisi lain menunjukkan realitas politik internasional yang masih sangat rapuh.
Kesepakatan ini baru berupa penangguhan kontak senjata. Indikasi kerentanan semakin menguat manakala proses diplomasi kerap menemui jalan buntu.
”Sepertinya perjanjian damai atau gencatan senjata ini belum bisa disebut perdamaian permanen, karena isu nuklir Iran belum tuntas, dan belum semua pihak yang berkonflik ikut dalam kesepakatan ini. Pertemuan lanjutan di Swiss saja sempat batal,” jelas Jalu memberikan analisis kritisnya atas kerapuhan diplomasi tersebut.
Merespons tingginya volatilitas yang mungkin terjadi pasca-jeda 60 hari berakhir, kebijakan daerah yang bersifat antisipatif menjadi krusial. Euforia berlebihan sering kali memicu tindakan spekulatif yang merugikan masyarakat.
”Pemerintah daerah sebaiknya perlu menjaga stabilitas harga pangan, sementara masyarakat khususnya pelaku usaha sebaiknya tidak buru-buru menaikkan atau menurunkan harga berdasarkan euforia berita ini. Situasi geopolitiknya masih bisa berubah dengan cepat,” tegas Jalu.
Senada dengan kehati-hatian di tingkat lokal, pemerintah pusat juga meredam ekspektasi terkait penurunan harga energi domestik. Pemerintah memastikan masih terus memantau kepatuhan para pihak, terutama terkait salah satu dari 14 poin kesepakatan krusial, yakni pembukaan kembali jalur pelayaran Selat Hormuz.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mewanti-wanti agar tidak ada asumsi penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) secara instan di dalam negeri pasca-kesepakatan tersebut.
”Dengan kembali terbukanya Selat Hormuz, kan kita baru lihat penyesuaian terhadap harga lagi. Ini kan tidak otomatis, kita lihat juga implementasi daripada perjanjian perdamaian,” ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (19/6/2026).
