Komisi II DPRD Purworejo Minta OPD Prioritaskan Program Mendesak Meski Anggaran Dipangkas

Penulis : Joe Hartoyo

Insani Media

Purworejo, insanimedia.id – Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo menitikberatkan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 pada penyesuaian anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Meski sebagian besar OPD mengalami pengurangan alokasi anggaran, DPRD tetap mendorong agar program yang bersifat prioritas dan mendesak tetap memperoleh dukungan pendanaan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Purworejo, Awan Yoga Kurniawan, menyampaikan hal tersebut setelah memimpin pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026 di ruang rapat komisi, Senin (3/8/2026).

Pada rapat tersebut, Komisi II mengundang Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebelumnya, komisi juga telah melakukan pembahasan bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan).

“Hari ini pembahasan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2026. Ada empat dinas yang kita hadirkan, sedangkan pada Sabtu lalu kita sudah melakukan pembahasan dengan DPUPR dan Dinperkimtan. Jadi total ada enam dinas yang kita lakukan pendalaman,” ujarnya.

Awan menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap enam OPD tersebut berjalan lancar dan tidak menemukan persoalan yang bersifat krusial. Namun, penyesuaian anggaran tetap dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah menyesuaikan belanja dengan kemampuan keuangan daerah.

“Secara global rata-rata ada pengurangan anggaran, tetapi di dalam sub kegiatannya ada beberapa yang justru ditambah karena disesuaikan dengan tingkat urgensinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, Bapperida menjadi salah satu perangkat daerah yang memperoleh tambahan anggaran karena memiliki sejumlah program prioritas yang membutuhkan dukungan pembiayaan lebih besar.

Komisi II DPRD berharap pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dengan demikian, setiap alokasi anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo.

Baca Juga :  DPRD Kabupaten Blitar Gelar Paripurna Penjelasan KUA-PAS Kabupaten Blitar 2026