Purworejo, insanimedia.id – Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, S.Sos., M.M., menyoroti keterbatasan tempat penyimpanan peralatan milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak), Kamis, 13 Agustus 2026.
Tunaryo melakukan Sidak di sela Forum Konsultasi Publik bertema Peningkatan Peran Pentaholix dalam Penanggulangan Bencana yang berlangsung di aula kantor BPBD Kabupaten Purworejo. Dalam kunjungan tersebut, ia mengecek langsung kondisi sarana dan prasarana, termasuk tempat penyimpanan berbagai peralatan penanggulangan bencana.
Hasil pengecekan menunjukkan keterbatasan ruang membuat BPBD harus menyimpan sebagian peralatan di lokasi lain. Bahkan, sejumlah perlengkapan ditempatkan di seberang kantor dengan kondisi yang belum memiliki atap memadai.
“Yang pertama, tentunya kita langsung Sidak ke BPBD terkait kebutuhan. Karena pada tahun 2027, BPBD mengajukan untuk pembangunan. Ternyata setelah kita cek, bahkan bukan butuh, lebih dari butuh dengan kondisi yang ada,” kata Tunaryo.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena kapasitas kantor BPBD tidak mampu menampung seluruh peralatan yang tersedia.
“Alat-alat yang ada di BPBD ternyata dititipkan di seberang jalan yang notabene bahkan tidak ada atap. Atapnya saja belum ada sama sekali,” ungkapnya.
Tunaryo menegaskan keterbatasan ruangan menjadi persoalan serius apabila seluruh peralatan harus ditempatkan di kantor BPBD.
“Untuk peralatan kalau ditaruh di lokasi kantor BPBD sendiri sudah tidak akan mencukupi, tidak muat,” jelasnya.
Selain menyoroti persoalan sarana, Tunaryo mengapresiasi capaian BPBD dalam menekan tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan pemaparan BPBD, Purworejo yang pada 2023 berada di peringkat ketujuh daerah paling rawan bencana di Jawa Tengah berhasil turun ke peringkat ke-17 pada 2025.
“Artinya prestasi itu sangat membanggakan. Yang pasti, kita ingin melihat langsung kondisi BPBD berdasarkan kebutuhan. Ternyata BPBD yang notabene juga bekerja untuk kemanusiaan memang betul harus disupport penuh,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Wasit Diono, menjelaskan bahwa Forum Konsultasi Publik menjadi sarana untuk menyampaikan kondisi aktual, kebutuhan, serta rencana program BPBD ke depan.
Pihaknya sengaja mengundang DPRD Kabupaten Purworejo agar para wakil rakyat dapat melihat langsung kondisi sarana dan prasarana BPBD, terutama kebutuhan peralatan serta fasilitas pendukung.
“Kami bisa memaparkan secara keadaan nyata atau existing BPBD Purworejo tentang rencana kegiatan, termasuk peralatan. Bagaimana bisa BPBD lebih eksis lagi, tentunya itu harus didukung oleh semua peralatan yang memadai, termasuk dengan SDM-nya dan sebagainya,” ujar Wasit.
Wasit mengatakan keterbatasan luas kantor menjadi salah satu kendala yang saat ini dihadapi BPBD. Pertambahan jumlah peralatan membuat ruang yang tersedia semakin tidak mampu menampung seluruh perlengkapan.
“Dari sisi kantor, kami memang saat ini luasnya terbatas. Peralatan yang cukup banyak, sehingga untuk menempatkan peralatan-peralatan yang ada di BPBD itu kami sudah tidak muat lokasinya,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD mengusulkan pembangunan ruang khusus yang dapat digunakan untuk menyimpan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mengalokasikan lokasi yang akan digunakan sebagai sarana logistik BPBD. Rencana tersebut juga telah dibahas dalam pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan komisi di DPRD.
“Pemda sudah mengalokasikan. Rencananya memang kami sudah mengusulkan tempat untuk sarana logistik,” katanya.
Wasit menjelaskan pembangunan sarana logistik tersebut ditargetkan masuk dalam program tahun anggaran 2027. Sementara pada perubahan anggaran 2026, BPBD mengusulkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai tahap awal pembangunan.
“Pada tahun 2027, ya. Di anggaran perubahan tahun 2026 ini DED-nya, tapi pelaksanaan nanti di tahun 2027,” tandasnya.
Foto: Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Tunaryo menyoroti keterbatasan tempat penyimpanan peralatan BPBD dalam Forum Konsultasi Publik terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo.
