Purworejo, insanimedia.id — Rentetan kasus keracunan makanan yang diduga berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Purworejo memicu perhatian DPRD. Dewan meminta pengawasan diperketat dan keselamatan anak ditempatkan sebagai prioritas utama.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardhana, SE, MM, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG memastikan proses pengolahan hingga penyajian makanan benar-benar memenuhi standar keamanan pangan.
“Kami turut prihatin atas kejadian keracunan massal yang terjadi. Semoga anak-anak lekas membaik, segera diberikan kesehatan dan bisa kembali bersekolah,” kata Ivan, Jumat (25/9/2026).
Menurut Ivan, munculnya kasus tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh SPPG. Ia menekankan agar setiap dapur SPPG menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
“Semua SPPG harus mematuhi SOP dapur. Karena fakta di lapangan masih banyak dapur yang belum berstandar,” tegasnya.
Ia juga mendesak Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Purworejo memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan terhadap seluruh SPPG. Pengawasan dinilai tidak boleh hanya dilakukan setelah muncul persoalan, tetapi harus berlangsung secara rutin.
“Kami meminta Korwil BGN Purworejo melakukan pengawasan lebih ketat dan pembinaan kepada semua SPPG secara berkala,” ujarnya.
Selain Korwil BGN, Ivan meminta Satgas MBG tingkat Kabupaten Purworejo lebih aktif melakukan pemantauan langsung. Menurutnya, pengawasan lapangan diperlukan untuk menemukan persoalan sejak dini sekaligus memastikan keluhan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti.
“Satgas tingkat kabupaten harus bertindak tegas. Jangan hanya bergerak setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga memantau langsung ke lapangan dan mendengarkan suara masyarakat,” imbuh Ivan.
Ia mengungkapkan, masih ada persoalan dalam pelaksanaan MBG yang berpotensi tidak muncul ke permukaan. Salah satu penyebabnya, siswa maupun orang tua disebut merasa khawatir menyampaikan keluhan.
“Realitanya, banyak masalah yang tidak terekspos karena siswa dan orang tua merasa takut akan terjadinya intimidasi,” ungkapnya.
Komisi IV DPRD Purworejo juga meminta kepala sekolah di seluruh jenjang pendidikan penerima MBG bersikap terbuka ketika terjadi persoalan. Sekolah diminta tidak menutupi kejadian yang berkaitan dengan program tersebut agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
“Jangan sampai kepala sekolah bermain mata dengan pemilik SPPG dengan menutupi kejadian ketika terjadi permasalahan. Ini menyangkut nyawa anak bangsa,” tegas Ivan.
Soroti Pengelolaan Anggaran dan Pemasok
Selain aspek keamanan makanan, Ivan turut menyoroti tata kelola anggaran pembelian bahan baku yang dikelola yayasan atau pengelola SPPG. Ia meminta anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan melalui praktik penggelembungan harga.
“Uang belanja bahan baku makanan harus betul-betul dibelanjakan. Jangan sampai terjadi mark up atau penggelembungan harga dengan modus belanja di koperasi yayasan itu sendiri,” katanya.
Mekanisme pemilihan pemasok juga diminta dilakukan secara transparan. Ivan mengingatkan agar penunjukan supplier tidak diarahkan kepada pihak yang masih memiliki hubungan dengan yayasan pengelola SPPG sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Jangan seolah-olah menunjuk supplier, padahal orang tersebut masih bagian dari yayasan sendiri,” tegas Ivan.
Politisi Partai NasDem tersebut menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan yang baik untuk mendukung pemenuhan gizi anak. Karena itu, pelaksanaan program di tingkat lapangan harus dikelola secara profesional dan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan.
“Jangan sampai program yang bertujuan baik dari Presiden justru pada tataran pelaksanaan menimbulkan masalah akibat para pelaku di lapangan tidak profesional dan hanya mengejar keuntungan semata,” tandasnya.
