Blitar, insanimedia.id – Komisi I DPRD Kota Blitar mendorong pemerintah kota kembali mengalokasikan anggaran bingkisan Lebaran bagi pengurus RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), serta kader Posyandu dalam APBD 2027. Program tersebut diharapkan dapat dihidupkan kembali setelah pemerintah menghapus anggarannya pada 2026 akibat kebijakan efisiensi belanja daerah.
Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaidi, menjelaskan bahwa pemerintah terakhir kali mengalokasikan anggaran bingkisan Lebaran pada 2025. Namun, kebijakan efisiensi menyebabkan pemerintah tidak lagi memasukkan program tersebut dalam anggaran tahun 2026.
“Bingkisan Lebaran ini terakhir dianggarkan di 2025. Tahun 2026 dihapus oleh eksekutif karena efisiensi belanja daerah,” ujarnya.
Agus menegaskan bahwa pemberian bingkisan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besaran bantuan yang diterima. Menurutnya, program itu merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pemerintah terhadap para pengurus lingkungan serta kader Posyandu yang selama ini mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah hingga tingkat masyarakat.
“Ini bukan semata-mata soal nilai bantuannya, tapi bentuk penghargaan pemerintah kepada pengurus lingkungan dan kader Posyandu yang ikut membantu program pemerintah sampai ke tingkat bawah,” katanya.
Untuk merealisasikan kembali program tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp2 miliar. Dana itu akan digunakan untuk memberikan bingkisan kepada seluruh pengurus RT/RW, LPMK, dan kader Posyandu yang tersebar di wilayah Kota Blitar.
“Kebutuhan anggarannya sekitar Rp2 miliar untuk seluruh pengurus RT/RW, LPMK, dan kader Posyandu se-Kota Blitar,” ujar Agus.
Agus berharap pemerintah kota dapat memasukkan usulan tersebut sebagai salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran tahun mendatang. Ia menilai kontribusi para pengurus lingkungan dan kader Posyandu memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik serta berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.
“Kami berharap usulan ini bisa dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran tahun depan, karena peran mereka membantu pemerintah dalam berbagai pelayanan dan kegiatan kemasyarakatan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, Heru Eko Pramono, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima dan menampung usulan tersebut. Pemerintah kota juga akan membahas rencana pengembalian bingkisan Lebaran sebagai salah satu program wali kota dalam penyusunan APBD 2027.
“Usulan tersebut sudah kami tampung. Bingkisan Lebaran ini akan menjadi salah satu program wali kota yang dibahas dalam penyusunan APBD 2027,” kata Heru.
Meski demikian, Heru menjelaskan bahwa pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar belum memulai pembahasan APBD 2027. Dengan demikian, rencana pengalokasian dana sebesar Rp2 miliar tersebut masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan anggaran lebih lanjut.
“Pembahasan APBD 2027 dengan Banggar belum dilakukan, jadi kepastian alokasinya masih menunggu,” ujarnya.
