Kutoarjo, insanimedia.id – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Cabang Purworejo mengajak 31 pemangku kepentingan atau stakeholder lintas sektor memperkuat pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Upaya tersebut dilakukan melalui Pertemuan Stakeholder dalam Program INKLUSI PKBI Jawa Tengah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Purworejo serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Magelang. Melalui forum ini, PKBI mendorong seluruh pihak membangun kerja sama agar anak binaan tetap mendapatkan hak dasar dan layanan yang mereka butuhkan.
PKBI menilai masa lalu tidak boleh menghalangi anak untuk merancang masa depan. Anak yang menjalani proses hukum tetap berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, layanan kesehatan, serta kesempatan mengembangkan diri sebelum kembali ke tengah masyarakat.
Sekretaris Cabang PKBI Purworejo, Supriyadi, S.IP., mengatakan keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak anak binaan secara berkelanjutan.
Ia menjelaskan, hak tersebut meliputi akses pendidikan yang berkesinambungan, pelayanan kesehatan fisik dan mental, pemenuhan administrasi kependudukan (adminduk), serta pengembangan bakat, minat, dan keterampilan. Berbagai dukungan itu diharapkan dapat menjadi bekal bagi anak ketika kembali menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat.
LPKA Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Kepala LPKA Kelas I Kutoarjo, Fery Berthoni, A.Md.IP., S.H., M.H., menegaskan bahwa anak-anak yang menjalani pembinaan tetap mempunyai peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Menurutnya, proses pembinaan harus memberikan ruang bagi mereka untuk belajar, bertumbuh, mengasah kemampuan, dan memperbaiki diri.
Fery menyebut pertemuan lintas sektor tersebut sebagai kesempatan untuk menyamakan persepsi mengenai situasi, persoalan, dan kebutuhan anak binaan. Dengan pemahaman yang sama, seluruh pihak dapat merancang dukungan yang lebih tepat sasaran.
Ia menambahkan, tanggung jawab pembinaan tidak hanya berada di tangan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keagamaan, tenaga profesional, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan elemen lainnya perlu berkontribusi sesuai bidang serta kemampuan masing-masing.
Fery menjelaskan, para stakeholder dapat memberikan dukungan melalui penyediaan tenaga ahli, pendampingan, pelaksanaan program kegiatan, bantuan peralatan dan fasilitas, hingga pengembangan jaringan kemitraan.
“Harapannya, kolaborasi yang kita bangun hari ini dapat menjadi bagian dari perubahan besar dalam kehidupan anak-anak binaan. Karena tugas kita bukan hanya menjaga mereka dari kesalahan, tetapi memastikan mereka masih memiliki harapan untuk masa depan,” menjadi pesan penting dalam forum tersebut.
