BLITAR, insanimedia.id — Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, mengajak kalangan pesantren untuk menjadikan karya-karya ulama terdahulu sebagai cermin membaca kondisi sosial sekaligus penguat moral bagi generasi masa kini.
Ajakan tersebut disampaikannya dalam agenda sosialisasi pelestarian naskah kuno yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Provinsi Jawa Timur di Hotel Santika, Kota Blitar, pada Selasa hingga Rabu (10–11/11/2026). Kegiatan selama dua hari ini diikuti oleh perwakilan Lembaga Ta’lif wan Nasyr (LTN), kalangan pesantren, mahasiswa, serta komunitas pegiat naskah kuno se-Blitar Raya.
Turut hadir dalam acara ini Kepala Disperpusip Jatim, Tiat S. Suwardi, beserta Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tingkat Kabupaten maupun Kota Blitar.
Tantangan Inventarisasi di Pesantren
Dalam kesempatan tersebut, Jairi menyampaikan materi terkait kodikologi naskah kuno, yakni ilmu yang mengkaji wujud fisik naskah seperti bahan dan teknik penjilidan. Dari sudut pandang pelestarian fisik itu, ia secara khusus menyoroti peran strategis pesantren sebagai benteng penyimpan karya para ulama dan kiai.
“Tantangan bagi pesantren adalah menginventarisasi, menyimpan, dan membuat katalog karya-karya ulama dan kiai pesantren,” kata Jairi.
Menurutnya, kerja pelestarian ini tidak boleh berhenti hanya pada satu kegiatan sosialisasi belaka. “Naskah adalah artefak. Masa lalu menjawab masa kini. Pelestarian harus berkelanjutan, merawat tradisi ulama-ulama terdahulu,” tegasnya. Pernyataan ini menempatkan kedudukan naskah bukan sekadar sebagai benda mati, melainkan sebagai sumber rujukan moral dan sosial yang masih relevan.
Darurat Kerusakan dan Kesenjangan Data
Inventarisasi di tingkat pesantren menjadi syarat mutlak perlindungan awal, terutama jika melihat besarnya ancaman kerusakan naskah di Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadli Zon, pada Maret 2026 lalu, memperkirakan terdapat sekitar 150.000 naskah kuno di Nusantara. Menurut sang menteri, pekerjaan besar kebudayaan hari ini bertumpu pada validitas data, sumber daya manusia (SDM), dan skema penyelamatan yang konsisten.
Kedaruratan ini diamini oleh hasil penelusuran Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) bekerja sama dengan Universitas Hamburg. Mereka mencatat bahwa hampir 68 persen naskah kuno di berbagai daerah yang disurvei telah mengalami kerusakan.
Di sisi lain, potret data kearsipan nasional masih belum seragam. Data Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang dirujuk oleh Green Network Asia mencatat ada sekitar 82.000 manuskrip kuno yang tersebar di berbagai tempat, tetapi baru sekitar 12.000 yang berhasil terdokumentasi dengan baik di Perpusnas. Perbedaan estimasi dan minimnya angka naskah yang terdokumentasi ini semakin menegaskan betapa mendesaknya langkah pendataan dari akar rumput.
Dukungan Pendanaan Pemerintah
Inisiatif pelestarian dari legislatif dan pegiat naskah ini mendapat sambutan positif dari pihak eksekutif. Kepala Disperpusip Jatim, Tiat S. Suwardi, menyatakan komitmennya.
“Saya mengapresiasi langkah Mas Jairi melestarikan naskah kuno peninggalan ulama terdahulu,” ujarnya. Apresiasi tersebut sekaligus menjadi sinyal dukungan konkret dari pemerintah provinsi bagi kerja pelestarian yang dilakukan oleh pesantren dan komunitas lokal.
Di tingkat yang lebih luas, jaminan dukungan pendanaan bagi gerakan kebudayaan ini telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Menteri Kebudayaan Fadli Zon, dalam pernyataannya pada Desember 2025 lalu, menegaskan bahwa instrumen pendanaan kebudayaan memang dirancang dan disiapkan untuk “mendukung ekosistem kebudayaan, termasuk seni rupa, manuskrip, dan kegiatan budaya di daerah.”
