Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar berencana menghidupkan kembali program pemberian bingkisan Lebaran bagi pengurus RT, RW, dan kader masyarakat pada 2027. Pemkot Blitar kini menghitung kebutuhan anggaran agar program penghargaan tersebut dapat kembali berjalan setelah sempat ditiadakan pada 2026 akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Blitar, Freddy Hermawan, menyampaikan bahwa pemerintah bersama DPRD telah memasukkan rencana tersebut dalam arah kebijakan anggaran tahun 2027. Meski demikian, tim anggaran masih membahas nominal yang akan dialokasikan.
“Insyaallah tahun 2027 akan dianggarkan kembali untuk pemberian bingkisan Lebaran. Tetapi, terkait besarannya masih disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya.
Freddy menerangkan, program bingkisan Lebaran menjadi salah satu bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada pengurus RT, RW, dan kader masyarakat. Selama ini, mereka turut membantu pemerintah dalam menjalankan pelayanan serta berbagai program pembangunan di lingkungan masyarakat.
Namun, Pemkot Blitar belum menentukan besaran bingkisan yang akan diterima masing-masing penerima. Pemerintah masih menghitung kebutuhan berdasarkan jumlah pengurus RT/RW dan kader yang masuk dalam sasaran program.
“Saat ini masih dalam perumusan formulasi di tim anggaran dengan badan anggaran. Besaran yang disepakati nantinya akan menyesuaikan kebutuhan, yaitu jumlah pengurus dan jumlah kader yang akan diberikan,” jelasnya.
Freddy menambahkan, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk program tersebut pada 2026. Kondisi itu terjadi karena pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) mengharuskan Pemkot Blitar melakukan penyesuaian belanja dan mengutamakan program yang memiliki tingkat urgensi serta manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Meski sempat terhenti, Pemkot Blitar tetap berupaya mengembalikan program bingkisan Lebaran pada 2027. Pemerintah kini mematangkan perhitungan anggaran agar pemberian apresiasi kepada pengurus RT, RW, dan kader masyarakat dapat terlaksana sesuai kemampuan keuangan daerah.
