DPRD Purworejo Desak Satgas MBG Perketat Pengawasan, Dugaan Keracunan Pelajar di Pituruh

Penulis : Joe Hartoyo

Insani Media

Purworejo, insanimedia.id – Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa sejumlah siswa di Kecamatan Pituruh, Senin (16/11), menjadi perhatian DPRD Kabupaten Purworejo. DPRD meminta seluruh pihak terkait memperketat pengawasan pelaksanaan program tersebut. Selain itu, DPRD mendesak Satuan Tugas (Satgas) MBG tingkat kabupaten mengambil tindakan tegas.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardhana, SE, MM, menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia berharap kondisi para siswa yang terdampak segera membaik sehingga mereka dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

“Kami turut prihatin atas kejadian keracunan massal yang terjadi. Semoga anak-anak lekas membaik, segera diberikan kesehatan dan bisa kembali bersekolah,” kata Ivan, Rabu (18/11).

Ivan menilai insiden itu harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Purworejo. Setiap pengelola perlu memastikan proses pengolahan hingga penyajian makanan memenuhi standar keamanan pangan.

“Kami meminta semua SPPG mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dapur. Karena fakta di lapangan masih banyak dapur yang belum berstandar,” tegasnya.

Ia juga meminta Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Purworejo memperkuat pengawasan sekaligus pembinaan terhadap seluruh SPPG. Menurutnya, petugas harus menjalankan pengawasan secara rutin, bukan hanya setelah muncul persoalan.

“Kami meminta Korwil BGN Purworejo melakukan pengawasan lebih ketat dan pembinaan kepada semua SPPG secara berkala,” ujarnya.

Ivan turut menyoroti peran Satgas MBG tingkat kabupaten. Ia meminta satgas aktif memeriksa langsung pelaksanaan program di lapangan dan memastikan setiap penyelenggara menjalankan ketentuan yang berlaku. Satgas juga harus merespons berbagai keluhan masyarakat tanpa menunggu terjadinya insiden.

“Satgas tingkat kabupaten harus bertindak tegas. Jangan hanya bergerak setelah terjadi kasus keracunan, tetapi juga memantau langsung ke lapangan dan mendengarkan suara masyarakat,” imbuhnya.

Baca Juga :  Influenza Tipe A Merebak di Sejumlah Daerah Jatim, Dinkes Blitar Perketat Pemantauan

Menurut Ivan, sejumlah persoalan dalam pelaksanaan MBG berpotensi tidak terungkap karena siswa maupun orang tua merasa takut menyampaikan keluhan. Ia bahkan menyebut adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan intimidasi ketika mengungkapkan masalah.

“Realitanya, banyak masalah yang tidak terekspos karena siswa dan orang tua merasa takut akan terjadinya intimidasi,” ungkapnya.

Komisi IV DPRD Purworejo juga meminta kepala sekolah di semua jenjang pendidikan penerima MBG bersikap terbuka terhadap setiap persoalan. Ivan mengingatkan agar pihak sekolah tidak menyembunyikan masalah yang terjadi dalam penyaluran makanan.

“Jangan sampai kepala sekolah bermain mata dengan pemilik SPPG dengan menutupi kejadian ketika terjadi permasalahan. Ini menyangkut nyawa anak bangsa,” tegas Ivan.

Selain keamanan makanan, Ivan menyoroti pengelolaan anggaran untuk pengadaan bahan baku. Politisi Partai NasDem itu meminta yayasan atau pengelola SPPG menggunakan dana belanja sesuai kebutuhan dan memastikan seluruh anggaran benar-benar terserap untuk membeli bahan makanan.

Ia juga mengingatkan pengelola agar tidak melakukan penggelembungan harga atau mark up, termasuk melalui transaksi dengan koperasi milik yayasan sendiri.

“Uang belanja bahan baku makanan harus betul-betul dibelanjakan. Jangan sampai terjadi mark up atau penggelembungan harga dengan modus belanja di koperasi yayasan itu sendiri,” katanya.

Ivan selanjutnya meminta pengelola SPPG menjalankan proses pemilihan pemasok atau supplier secara transparan. Ia menilai penunjukan pemasok tidak boleh sekadar memenuhi persyaratan administrasi, sementara pihak yang ditunjuk masih memiliki hubungan dengan yayasan pengelola.

“Jangan seolah-olah menunjuk supplier, padahal orang tersebut masih bagian dari yayasan sendiri,” tambahnya.

Ivan menegaskan MBG merupakan program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak. Namun, menurutnya, seluruh pelaksana harus menjalankan program tersebut secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab agar tujuan pemerintah tidak terganggu oleh persoalan di tingkat pelaksana.

Baca Juga :  Mobil SPPG Pengangkut Program MBG Tertemper Kereta Mataram di Bayan, Satu Tewas dan Satu Luka Berat

“Jangan sampai program yang bertujuan baik dari Presiden justru pada tataran pelaksanaan menimbulkan masalah akibat para pelaku di lapangan tidak profesional dan hanya mengejar keuntungan semata,” tandasnya.