Golkar Soroti SILPA Rp394 Miliar, Minta Pemkab Blitar Perkuat Perencanaan dan Pengendalian InternalGolkar Soroti SILPA Rp394 Miliar, Minta Pemkab Blitar Perkuat Perencanaan dan Pengendalian Internal
Blitar, insanimedia.id – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Blitar menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp393.999.432.808,45. Fraksi Golkar menilai besarnya SILPA tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang berlangsung.
Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Blitar, Ismail Namsa, S.H., menyampaikan bahwa tingginya SILPA menjadi salah satu catatan penting dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, angka tersebut tergolong cukup besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Ismail mengatakan, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah. Apalagi saat ini pemerintah daerah menghadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang mengakibatkan berkurangnya transfer dana ke daerah.
“Semua daerah merasakan dampak kebijakan efisiensi, termasuk Kabupaten Blitar. Namun di sisi lain, anggaran yang telah tersedia juga belum dapat terserap secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan perlu diperkuat agar pelaksanaan program lebih efektif,” ujarnya.
Menurut Ismail, tingginya SILPA setidaknya berdampak pada dua hal. Pertama, masyarakat tidak dapat merasakan manfaat pembangunan secara optimal karena sejumlah program belum terlaksana sesuai perencanaan. Ia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan besaran transfer anggaran ke daerah pada masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Selain menyoroti SILPA, Fraksi Golkar juga mencermati sejumlah catatan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI meskipun Pemerintah Kabupaten Blitar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah.
Menurut Ismail, opini WTP merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, pemerintah daerah wajib memberikan perhatian terhadap berbagai rekomendasi BPK yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Secara umum rekomendasi tersebut memang terlihat normatif. Namun jika dicermati lebih mendalam, masih terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan pembenahan, terutama terkait efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah daerah,” katanya.
Fraksi Golkar menilai penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) harus menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Blitar. Sistem tersebut dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, menjaga keandalan laporan keuangan, melindungi aset daerah, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Melalui pandangan fraksinya, Ismail meminta Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memperkuat implementasi SPIP secara konsisten agar kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah semakin baik di masa mendatang.
