Blitar, insanimedia.id – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi perhatian DPRD Kabupaten Blitar dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (21/08/2026).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Ratna Dewi Nirwana Sari, mengatakan penurunan TKD diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 miliar. Kondisi tersebut membuat DPRD perlu memastikan setiap program dan alokasi anggaran dalam perubahan KUA-PPAS benar-benar sesuai prioritas.
“Memang ada penurunan anggaran karena penurunan dari TKD. Estimasinya sekitar Rp120 miliar lebih,” kata Ratna usai rapat paripurna penyampaian Perubahan KUA dan PPAS 2026.
Meski ruang fiskal mengalami tekanan, DPRD tetap berkomitmen mendukung visi dan misi Bupati Blitar yang dinilai selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pusat. Namun, pengawasan akan diperkuat agar program prioritas tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ratna menambahkan, DPRD juga akan melakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi persoalan “lompat tahun” dalam pelaksanaan program. Setiap kegiatan harus direncanakan secara matang dan selaras dengan prioritas kepala daerah.
“Evaluasi harus menghasilkan efek positif dan program prioritas harus benar-benar linier dengan program prioritas kepala daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto menjelaskan dalam rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,183 triliun, turun Rp127,97 miliar atau 5,54 persen dibanding APBD 2026. Di sisi lain, belanja daerah justru meningkat menjadi Rp2,577 triliun, naik Rp185,67 miliar atau 7,76 persen. Penerimaan pembiayaan juga meningkat menjadi Rp393,999 miliar, terutama dari pemanfaatan SILPA Tahun Anggaran 2025.
Rijanto mengatakan tambahan belanja tersebut akan diarahkan untuk program prioritas, seperti pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Perubahan KUA-PPAS 2026 juga memprioritaskan pemerataan konektivitas infrastruktur, ketahanan pangan dan hilirisasi pertanian, penguatan UMKM dan industri, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, pembangunan sumber daya manusia, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rijanto berharap pembahasan bersama DPRD dapat segera mencapai kesepakatan sehingga program pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2026 dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (riz)
