Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar mengarahkan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 untuk memenuhi sejumlah kebutuhan operasional yang mengalami kekurangan. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal untuk menambahkan program baru menjadi terbatas.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin mengatakan, Pemkot perlu menghitung kembali berbagai kebutuhan pelayanan dalam penyusunan PAK. Salah satu kebutuhan yang masih mengalami kekurangan yaitu pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) sekitar Rp3 miliar.
Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung pelayanan sekolah dan operasional armada pengangkut sampah juga mengalami kekurangan. Kendaraan dinas pelat merah tidak dapat menggunakan BBM bersubsidi sehingga pemerintah harus menyiapkan anggaran lebih besar.
“Di PAK ini sebenarnya banyak anggaran kita yang minus. UHC kurang sekitar Rp3 miliar, kemudian BBM pelayanan sekolah dan angkutan sampah juga berkurang,” ujar Pak Wali
Syauqul menjelaskan, keterbatasan anggaran tersebut terjadi setelah pemerintah daerah menghadapi pemangkasan anggaran sekitar Rp129 miliar. Kondisi itu turut memengaruhi sejumlah program yang sebelumnya dapat dirasakan masyarakat.
Ia menyebut beberapa program yang mengalami pengurangan, antara lain bingkisan dengan nilai sekitar Rp2 miliar, program RT Keren yang dipangkas hingga sekitar Rp16 miliar, serta bantuan rastra.
Namun, pengurangan sejumlah program tersebut belum mampu menutup seluruh dampak pemangkasan anggaran. Pemkot kemudian mengambil langkah efisiensi terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kalau potongan kita Rp129 miliar, sementara dari program-program yang dipotong baru sekitar Rp22 miliar sampai Rp24 miliar. Makanya kemudian TPP juga harus dikurangi,” katanya.
Kebijakan efisiensi TPP tersebut memberikan penghematan sekitar Rp60 miliar bagi pemerintah daerah. Langkah itu menjadi salah satu upaya Pemkot Blitar untuk menyesuaikan belanja dengan kondisi fiskal yang tersedia.
Syauqul mengakui kondisi keuangan daerah masih menghadapi tantangan cukup berat. Meski demikian, Pemkot Blitar terus berupaya mencari tambahan dukungan anggaran melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
“Kami terus berusaha meminta bantuan ke provinsi dan pusat. Surat-menyurat dan lobi terus kami lakukan. Semua peluang tetap kami jajaki,” pungkasnya.
