Blitar, insanimedia.id – Pemkot Blitar menyesuaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) untuk memenuhi kebutuhan anggaran program Universal Health Coverage (UHC) pada 2026.
Kepala BPKAD Kota Blitar Heru Eko Pramono mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan anggaran sekitar Rp29 miliar untuk menjalankan program UHC tahun ini. Sementara itu, APBD murni 2026 hanya mengalokasikan sekitar Rp25 miliar.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Blitar harus menutup kekurangan anggaran sekitar Rp4 miliar melalui APBD Perubahan 2026. Pemerintah daerah kemudian menyesuaikan sejumlah pos belanja, termasuk TPP ASN.
“Alasan pemotongan TPP dan penghasilan dialihkan ke UHC karena kekurangan sekitar Rp4 miliar,” kata Heru Eko Pramono.
Heru menjelaskan, kebutuhan pembiayaan UHC mencapai kurang lebih Rp29 miliar. Anggaran yang tersedia dalam APBD murni 2026 hanya sekitar Rp25 miliar sehingga pemerintah daerah perlu menambah alokasi pada perubahan anggaran.
“Kekurangan Rp4 miliar dicukupi melalui APBD Perubahan,” jelasnya.
Penyesuaian TPP tersebut menjadi bagian dari kebijakan efisiensi belanja yang dilakukan Pemkot Blitar sepanjang 2026. Pemerintah daerah sebelumnya mencatat efisiensi anggaran mencapai Rp71,3 miliar.
Dalam kebijakan tersebut, Pemkot Blitar memangkas TPP ASN sebesar 15 persen. Meski melakukan efisiensi, pemerintah tetap mempertahankan sejumlah program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Program yang tetap mendapat dukungan antara lain bantuan sosial, beras sejahtera daerah (Rastrada), beasiswa mahasiswa, bimbingan belajar, serta pembiayaan layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
Pemkot Blitar memastikan penyesuaian anggaran tersebut tidak menghentikan layanan UHC bagi masyarakat. Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran agar kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan dapat terpenuhi.
