BLITAR, insanimedia.id – Upaya pemerintah untuk menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai motor penggerak baru ekonomi akar rumput tengah menghadapi tantangan nyata di lapangan. Meskipun pemerintah pusat telah meresmikan operasionalisasi 1.061 unit KDKMP secara masif di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah pada pertengahan Mei lalu, masyarakat di tingkat tapak dinilai masih bersikap menahan diri.
Akademisi sekaligus Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar, Andrian Permadi, menyebut fenomena lambatnya adopsi ini sebagai hal yang lumrah di tengah masyarakat yang semakin melek ekonomi dan rasional.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan, percepatan KDKMP diproyeksikan untuk memotong rantai pasok logistik, mulai dari distribusi pupuk bersubsidi, penyediaan bahan pokok murah, hingga menjadi offtaker (pembeli) hasil bumi petani. Namun, infrastruktur yang disiapkan ini ternyata tidak serta-merta berbanding lurus dengan antusiasme pendaftaran anggota.
Terjebak Pola “Wait and See”
Menurut Andrian, tingginya target pemerintah di atas kertas harus segera dibarengi dengan bukti nyata keberhasilan operasional koperasi di tingkat desa. Tanpa adanya proyek percontohan (pilot project) yang menguntungkan, partisipasi aktif warga akan sangat sulit didorong.
”Kalau ditanya respon nyata, jujur saja polanya masih ‘wait and see‘ alias menunggu dan melihat. Hal ini menurut saya sangat wajar. Masyarakat kita itu pragmatis dan rasional,” tegas Andrian kepada insanimedia.id, Kamis (9/7/2026).
Pendekatan komunikasi top-down dari pemerintah dinilainya sudah tidak efektif. “Kepercayaan terhadap visi-misi besar KDKMP tidak bisa dibangun lewat sosialisasi di atas kertas atau pidato, melainkan lewat bukti nyata dan ada pilot project yang sukses. Begitu ada satu-dua contoh sukses di desa, efek dominonya akan cepat sekali menggerakkan ekonomi lokal,” tambahnya.
Selain butuh bukti empiris, trauma kegagalan koperasi di masa lampau juga masih membayangi. Pemahaman yang minim tentang struktur baru KDKMP membuat masyarakat enggan untuk mengambil risiko.
”Ada istilah ‘tak kenal maka tak sayang’. Banyak masyarakat yang belum paham betul pola kerja dan layanan yang diberikan oleh KDKMP, yang konsepnya koperasi namun peran dan fungsi anggota kurang diperkuat, model usaha yang seragam, sistem operasional yang belum sempurna, dan juga kenangan masa lalu akan gagalnya Koperasi Unit Desa (KUD). Jadi masyarakat tidak mau terlalu antusias menjemput program ini,” urai Andrian.
Tiga Langkah Strategis Anti “Papan Nama”
Agar KDKMP tidak bernasib sama seperti program-program sebelumnya yang layu sebelum berkembang, diperlukan perombakan sistem operasional yang berorientasi pada kemudahan akses. Di dalam teori ekonomi, penurunan biaya transaksi (transaction cost) adalah kunci utama menarik minat massa.
”Agar KDKMP ini tidak sekadar jadi papan nama, ada tiga langkah konkret yang harus dilakukan. Yang pertama, pangkas birokrasi yang ribet. Buat proses transaksi itu semudah membeli pulsa atau belanja di swalayan ritel yang sudah teruji,” kata Andrian merinci solusinya.
Dua langkah selanjutnya menitikberatkan pada integritas kelembagaan dan pembinaan yang berkelanjutan. “Cara yang kedua yaitu transparansi radikal, jadi pengelola KDKMP harus membuka pembukuan secara berkala yang bisa dipahami masyarakat awam. Yang ketiga ialah pendampingan end-to-end, artinya tidak cuma kasih wadah lalu ditinggal. Pengelola harus jemput bola mendampingi UMKM,” paparnya.
Apabila ketiga pilar teknis tersebut dijalankan dengan kedisiplinan tingkat tinggi, KDKMP diyakini mampu menahan arus kapital agar tidak bocor ke luar daerah. Selama ini, perputaran uang di tingkat perdesaan seringkali mandek akibat rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga memeras margin laba petani lokal.
”Harapan terbesar kita adalah KDKMP mampu menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di tingkat tapak. Kita tidak ingin uang berputar hanya di kota-kota besar saja,” jelas Andrian mengenai prospek makroekonomi perdesaan.
Indikator kesuksesan KDKMP, menurutnya, sangat sederhana dan dapat diukur. “Secara jangka panjang, kita berharap KDKMP bisa memotong jalur distribusi yang terlalu panjang yang selama ini merugikan petani atau pengrajin lokal,” pungkasnya.
Optimisme dan Dukungan Pemerintah Pusat
Pandangan akademis mengenai krusialnya kemandirian ekonomi desa ini pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. KDKMP diharapkan dapat berdiri kokoh sebagai entitas ekonomi yang memutus ketergantungan desa terhadap tengkulak maupun pasokan logistik eksternal yang fluktuatif.
Keyakinan akan keberhasilan konsep ini sebelumnya telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran operasionalisasi 1.061 unit KDKMP se-Jawa Timur dan Jawa Tengah di Nganjuk.
”Dengan koperasi ini saya kira pertumbuhan kita akan nyata dan akan maju. Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi, dia akan punya kekuatan dia sendiri,” tegas Presiden Prabowo, memberikan perspektif dan jaminan dukungan penuh dari negara agar koperasi tapak ini dapat direalisasikan dengan sukses secara berkelanjutan.
