Purworejo, insanimedia.id – DPRD Kabupaten Purworejo mendorong pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan pembangunan dengan program yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan. DPRD menilai pemerintah perlu memperkuat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan potensi ekonomi di setiap wilayah.
Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Tunaryo, menyampaikan hal tersebut setelah memimpin Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Presiden dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Jumat (14/8). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung DPRD Purworejo dan dihadiri Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Tunaryo mengatakan pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat karena kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Purworejo masih terbatas. Ia berharap pemerintah pusat tetap mempertahankan bahkan meningkatkan alokasi transfer daerah untuk mendukung pembangunan.
“Purworejo yang notabenenya PAD-nya bisa dibilang kecil, harapan kita dana transfer tidak berkurang. Terutama transfer daerah pusat maupun DAU, kepenginnya untuk mendorong pembangunan yang ada di Kabupaten Purworejo supaya bahkan ditambahi,” katanya.
Menurut Tunaryo, pemerintah masih membutuhkan dukungan anggaran pusat untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan. Dukungan tersebut mencakup pembangunan jembatan, perbaikan sekolah, hingga peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas.
Ia juga menyoroti pentingnya dana desa bagi masyarakat Purworejo. Menurutnya, pemerintah perlu mempertahankan dukungan tersebut karena sejumlah desa berada di kawasan pegunungan yang membutuhkan anggaran lebih untuk meningkatkan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
“Di Kabupaten Purworejo yang notabenenya masih banyak sekali desa-desa yang pegunungan, kita sebenarnya masih sangat membutuhkan dana desa tersebut,” jelasnya.
Tunaryo juga meminta pemerintah menerapkan prinsip pemerataan pembangunan dengan menyesuaikan program berdasarkan kebutuhan dan potensi setiap wilayah. Ia menilai Kecamatan Bruno menjadi salah satu kawasan yang perlu mendapatkan perhatian lebih.
Kawasan Bruno yang berbatasan langsung dengan Wonosobo memiliki peluang pengembangan yang cukup besar. Namun, Tunaryo menilai pembangunan infrastruktur, pariwisata, dan sektor ekonomi masyarakat di wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan.
“Kita mendorong untuk di Kecamatan Bruno, di wilayah pengembangan supaya juga digenjot untuk pembangunan. Saya berharap adil bukan berarti sama, tapi kita kepengin fokus di daerah pengembangan,” jelasnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Tunaryo melihat sektor pariwisata dan UMKM di Bruno memiliki potensi untuk dikembangkan. Ia mencontohkan Curug Muncar yang telah menjadi lokasi kegiatan paralayang dan mampu menarik peserta dari berbagai negara.
“Paralayang di Curug Muncar itu bahkan pesertanya sudah mancanegara, dan itu riil. Tapi sementara ini di Kecamatan Bruno masih bisa dibilang sangat minim sekali atau bahkan belum tersentuh dalam hal pariwisata maupun UMKM,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD Purworejo mendorong pemerintah mengarahkan sejumlah kegiatan dan event ke Kecamatan Bruno. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas pariwisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM dan masyarakat setempat.
