Purworejo, insanimedia.id – Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo memprioritaskan penguatan layanan kesehatan dan penyusunan peta kemiskinan multidimensi dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dua program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat dasar penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Ivan Fatchan Gani Wardhana SE MM, mengatakan pembahasan tersebut dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial pada Rabu (5/8/2026). Menurutnya, sejumlah usulan dari kedua perangkat daerah itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan, Komisi IV memberikan perhatian pada rencana penyusunan Detail Engineering Design (DED) sebagai tahapan awal pengembangan Puskesmas Banyuasin.
“Komisi IV bersama Dinas Kesehatan menganggarkan penyusunan DED Puskesmas Banyuasin. Tahun depan kebutuhan yang diprioritaskan adalah penyusunan DED terlebih dahulu sebagai dasar untuk pengembangan puskesmas tersebut,” ujarnya.
Selain penyusunan DED, Komisi IV juga membahas usulan penambahan sekitar 6.000 unit cartridge untuk mendukung pelayanan kesehatan. Kebutuhan tersebut dinilai penting agar fasilitas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
“Masih ada beberapa kebutuhan lain yang kami nilai memang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran,” katanya.
Pada pembahasan bersama Dinas Sosial, Komisi IV turut mendukung penyusunan kajian peta kemiskinan multidimensi Kabupaten Purworejo. Kajian tersebut diharapkan mampu menyajikan data yang lebih lengkap mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Ivan, hasil kajian tersebut akan menjadi acuan dalam merumuskan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran pada tahun mendatang.
“Melalui kajian peta kemiskinan multidimensi ini kita bisa memetakan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Purworejo pada tahun 2026. Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2027,” jelasnya.
Komisi IV DPRD Purworejo berharap seluruh program yang telah dibahas bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dapat direalisasikan sesuai perencanaan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus memperkuat upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data.
