Blitar, insanimedia.id – Pemerintah Kota Blitar telah merealisasikan 64,61 persen anggaran belanja daerah hingga Oktober 2026. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar mencatat realisasi tersebut mencapai Rp540 miliar dari total pagu belanja sebesar Rp836 miliar.
Kepala BPKAD Kota Blitar, Heru Eko Pramono, mengatakan capaian tersebut merupakan akumulasi penggunaan anggaran dari seluruh pos belanja dalam APBD tahun anggaran 2026. Perhitungan itu juga mencakup Belanja Tidak Terduga (BTT) yang pemerintah daerah siapkan untuk kebutuhan mendesak.
“Per Oktober itu serapan belanja kita sudah mencapai 64,61 persen. Dari total pagu belanja sebesar Rp836 miliar, saat ini sudah terealisasi sebesar Rp540 miliar,” ungkap Heru saat memberikan keterangan.
Heru menjelaskan, Pemkot Blitar juga telah menggunakan sebagian anggaran BTT untuk mendukung kebutuhan penanganan kondisi darurat maupun bencana. Meski demikian, realisasi pada pos anggaran tersebut masih relatif kecil.
Ia menambahkan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran BTT tahun ini sebesar Rp11 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan alokasi normal yang hanya berkisar Rp3 miliar.
Kenaikan anggaran terjadi setelah pemerintah pusat menyalurkan tambahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp8 miliar menjelang akhir tahun anggaran.
Menurut Heru, keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah pusat membuat Pemkot Blitar tidak dapat memasukkan tambahan DBHCHT tersebut ke dalam Perubahan APBD. Akibatnya, pemerintah daerah menampung dana itu melalui pos BTT.
Karena tidak sempat terserap melalui mekanisme belanja hingga akhir tahun anggaran, tambahan anggaran tersebut diperkirakan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“BTT kita harusnya cuma Rp3 miliar sekian. Kemarin ada DBHCHT Rp8 miliar yang turun di penghujung tahun. Karena tidak bisa dikonstruksikan di perubahan, akhirnya ditaruh di BTT. Nanti jadi SiLPA,” terangnya.
Dengan capaian serapan belanja sebesar 64,61 persen, Pemkot Blitar masih memiliki sisa anggaran yang perlu dikelola hingga penutupan tahun anggaran. Sementara itu, tambahan DBHCHT yang masuk pada akhir tahun menjadi salah satu faktor meningkatnya alokasi BTT pada APBD 2026.
