Blitar, insanimedia.id – Penerapan penutupan akses kendaraan roda empat di kawasan Bendungan Lahor resmi dimulai dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Polres Blitar bersama Kodim 0808 Blitar mengerahkan sekitar 200 personel untuk menjaga situasi tetap kondusif selama kebijakan tersebut berlangsung.
Pelaksana Harian (Plh) Kabag Ops Polres Blitar AKP Sony menjelaskan, pengamanan dilakukan setelah Perum Jasa Tirta (PJT) I mengajukan permohonan pendampingan. Menurutnya, aparat hanya bertugas menjaga keamanan, sedangkan pelaksanaan penutupan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PJT I.
“Permintaan pengamanan dari PJT. Kami dari Kodim dan Polres hanya melaksanakan pendampingan keamanan. Yang melaksanakan penutupan tetap dari PJT,” ujar Sony.
Ia menambahkan, ratusan personel telah disiagakan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama kebijakan diterapkan. Jumlah personel di lapangan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi, termasuk kondisi di wilayah Malang.
Di sisi lain, Camat Selorejo Agung Nugroho Sutamat mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyosialisasikan rencana penutupan kepada masyarakat. Meski demikian, warga dari empat desa masih berharap kebijakan tersebut tidak diterapkan secara penuh dalam waktu dekat.
“Kami memahami kebijakan tersebut sudah disosialisasikan. Tetapi masyarakat berharap jangan ditutup dulu, karena warga yang berjualan di sepanjang jalur itu menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas di Bendungan Lahor,” kata Agung.
Menurut Agung, lebih dari 200 warga menggantungkan aktivitas ekonominya di kawasan Bendungan Lahor. Mereka menjalankan usaha di sepanjang jalur yang melintasi Desa Ngreco, Mboro, Olak-Alen, hingga Selorejo dengan sistem buka-tutup.
Penutupan akses juga mengubah mobilitas masyarakat. Warga Blitar yang akan menuju Malang kini memanfaatkan jalur alternatif melalui Desa Ngreco. Dari Selorejo menuju jalur tersebut, pengguna jalan harus menempuh perjalanan sekitar enam kilometer.
“Kami berharap kalau memungkinkan, penutupan dari Selorejo dan empat desa itu jangan dilakukan dulu,” ujarnya.
Agung menilai solusi yang ditawarkan Perum Jasa Tirta perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas jalan alternatif di wilayah Blitar. Menurutnya, jalur pengganti sebenarnya sudah tersedia, tetapi masih memerlukan pelebaran agar dua kendaraan dapat melintas secara bersamaan.
“Jalan alternatif dari sisi Blitar sudah ada. Mungkin perlu diperlebar supaya bisa digunakan untuk dua kendaraan,” katanya.
