Blitar, insanimedia.id – Lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus US$ 110 per barel memicu kekhawatiran terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Merespons potensi pembengkakan beban subsidi energi, opsi penyesuaian atau realokasi anggaran dari sejumlah program populis berbiaya besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, mengemuka demi menjaga ruang fiskal pemerintah.
Akademisi STIE Kusuma Negara Blitar, Dr. Sandi Eka Suprajang, menilai langkah efisiensi anggaran merupakan opsi rasional demi mengendalikan inflasi dan mempertahankan defisit APBN pada target 2,5% hingga 2,7% terhadap PDB. Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini membutuhkan kehati-hatian tingkat tinggi.
”Usulan penyesuaian beban APBN untuk mempertahankan kesehatan fiskal dan mengendalikan inflasi itu merupakan kebijakan yang penting dan strategis. Namun menurut saya, memerlukan eksekusi yang sangat hati-hati agar tidak mematikan daya beli masyarakat,” tegas Sandi saat diwawancarai pada Kamis (12/3/2026).
Sandi menekankan bahwa penyesuaian fiskal harus difokuskan pada belanja yang tidak mendesak, bukan dengan mengorbankan jaring pengaman sosial dasar. “Saya setuju jika penyesuaian APBN berbentuk optimalisasi belanja seperti efisiensi dan peningkatan efektivitas belanja produktif. Tetapi saya tidak setuju jika penyesuaian tersebut berbentuk pemotongan subsidi rakyat yang rentan secara drastis,” tambahnya.
Meski tekanan geopolitik Timur Tengah terus mengerek harga minyak global, indikator makroekonomi domestik dinilai masih sanggup menahan beban tersebut. Berdasarkan data terkini, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada Februari 2026 berada di level US$ 68,79 per barel, masih di bawah asumsi dasar APBN yang dipatok sebesar US$ 70 per barel.
Fakta data ini sejalan dengan analisis Sandi mengenai keengganan pemerintah merevisi postur anggaran dalam waktu dekat. “Kondisi penerimaan negara itu masih relatif baik kok, sehingga ini menjadikan alasan utama pemerintah melihat belum adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan postur APBN,” ungkap Sandi.
Pernyataan tersebut divalidasi secara faktual oleh otoritas fiskal nasional. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, pada Rabu (11/3/2026), menegaskan bahwa ruang fiskal APBN 2026 masih aman dan pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM subsidi.
”Harga minyak sudah US$ 100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN? Belum. Kalau kita lihat, rata-rata harga minyak mentah masih sekitar US$ 68 per barel,” papar Purbaya kepada media di Jakarta.
Kendati pemerintah masih memiliki penyangga fiskal yang memadai, Sandi mengingatkan adanya risiko jangka panjang jika program-program berekspansi tinggi tetap dipertahankan tanpa mitigasi yang jelas selama krisis global berlangsung. Ia memproyeksikan enam dampak krusial, mulai dari pelebaran defisit, lonjakan inflasi, pelarian modal asing (capital outflow) yang melemahkan Rupiah, hingga terbatasnya dana untuk sektor infrastruktur dan pendidikan.
”Mempertahankan program populis beranggaran besar dalam situasi geopolitik yang tidak stabil itu dapat memperlemah fundamental ekonomi dan berisiko memicu krisis fiskal jika tidak disertai dengan manajemen risiko dan penyesuaian kebijakan yang fleksibel,” pungkas Sandi.
