Insanimedia.id – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa “rakyat di desa enggak pakai dollar” saat merespons pelemahan rupiah sesungguhnya perlu diluruskan secara akademik agar publik tidak memperoleh pemahaman ekonomi yang keliru. Pernyataan itu mungkin dimaksudkan untuk menenangkan masyarakat di tengah tekanan ekonomi global. Namun secara ilmiah, logika tersebut problematis dan terlalu menyederhanakan mekanisme ekonomi modern.
Dalam ekonomi makro, dampak nilai tukar tidak bekerja hanya pada orang yang memegang atau menggunakan dollar secara langsung. Justru dalam sistem ekonomi terbuka seperti Indonesia hari ini, pelemahan rupiah akan menjalar melalui banyak saluran: harga pangan, energi, pupuk, transportasi, obat-obatan, bahan baku industri, hingga biaya distribusi barang kebutuhan pokok. Artinya, rakyat kecil di desa tetap terdampak meskipun tidak pernah bertransaksi menggunakan dollar.
Literatur ekonomi internasional menyebut mekanisme ini sebagai “exchange rate pass-through”, yaitu proses ketika perubahan nilai tukar diteruskan ke harga domestik dan akhirnya memengaruhi inflasi serta daya beli masyarakat. IMF dan Bank Dunia berkali-kali menegaskan bahwa negara berkembang sangat rentan terhadap gejolak kurs karena struktur ekonominya masih bergantung pada impor energi, bahan baku, teknologi, dan pangan tertentu. Dan Indonesia termasuk dalam kategori itu.
Petani di desa memang menjual hasil panen dalam rupiah. Namun pupuk yang mereka gunakan dipengaruhi harga global. Solar untuk traktor dipengaruhi harga energi internasional. Ongkos distribusi hasil panen dipengaruhi harga BBM dan logistik. Bahkan harga pakan ternak, obat pertanian, serta berbagai kebutuhan pokok masyarakat desa juga sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah.
Karena itu, menyatakan rakyat desa tidak terdampak hanya karena tidak memakai dollar merupakan kekeliruan berpikir yang berbahaya. Pernyataan semacam itu dapat menciptakan kesan seolah-olah stabilitas nilai tukar bukan persoalan penting bagi rakyat kecil. Padahal sejarah menunjukkan bahwa krisis nilai tukar hampir selalu berujung pada penurunan daya beli masyarakat bawah.
Krisis 1998 menjadi contoh paling nyata. Yang paling menderita bukan pemilik dollar, tetapi rakyat kecil yang menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok, PHK massal, dan runtuhnya daya beli.
Di sinilah negara perlu berhati-hati dalam membangun narasi ekonomi publik. Optimisme memang penting. Presiden tentu berkewajiban menjaga kepercayaan masyarakat. Namun optimisme tidak boleh dibangun di atas penyederhanaan logika ekonomi yang justru menyesatkan pemahaman rakyat.
Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan sekadar kalimat penenang, tetapi edukasi ekonomi yang benar, rasional, dan berbasis realitas struktural. Sebab rakyat desa memang tidak memegang dollar di tangannya, tetapi kehidupan ekonomi mereka tetap bergerak dalam sistem global yang sangat dipengaruhi oleh dollar.
Dan ketika rupiah melemah, rakyat kecil tetap menjadi kelompok yang paling dahulu merasakan dampaknya.
