BLITAR, INSANIMEDIA.ID – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memunculkan pertanyaan yang lebih luas dari masyarakat daerah, tak terkecuali Blitar: seberapa terlindungi privasi warga biasa, dan seberapa mahal harganya bagi ekonomi jika konflik elite berlarut?
Pertanyaan kritis itu mengemuka usai Bareskrim Polri menetapkan Listyo, yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, sebagai tersangka pada Selasa (3/11/2026). Selain Listyo, Bareskrim juga menetapkan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung sepanjang 2025–2026 melalui sistem milik Polri tanpa mengikuti prosedur sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sasarannya pun meluas hingga pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Ketiganya juga diduga memerintahkan penghapusan berkas hasil sadapan sekitar Oktober 2026.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Sebanyak 11 telepon genggam, satu unit iPad, dan empat flashdisk disita sebagai barang bukti. Para tersangka dijerat pasal berlapis dari KUHP dan UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara. Di sisi lain, Polri menegaskan bahwa skandal ini murni perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi, sebagai wujud komitmen menjaga internal kepolisian tetap bersih.
Alarm bagi Stabilitas Ekonomi dan Pasar
Dampak dari gejolak di tingkat elite ini mulai dibaca oleh pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok 192 poin atau 3,78 persen ke level 4.904 pada penutupan perdagangan Selasa, beberapa jam sebelum konferensi pers Polri digelar pada malam harinya.
Pengamat pasar modal Hendra Wardana menilai, perkembangan kasus sebesar ini dapat memperbesar volatilitas pasar. Analis Doo Financial, Lukman Leong, menyebut dampak sentimen terhadap ekuitas domestik cukup besar, meskipun belum setajam isu status pasar MSCI. Hal senada diungkapkan Analis Panin Sekuritas Elandry Pratama, yang mengingatkan bahwa investor asing sangat memperhatikan kepastian hukum, stabilitas politik, dan konsistensi kebijakan sebelum mengambil keputusan investasi.
Suara Pemuda Blitar: Privasi Rakyat dan Standar Ganda
Di tengah eskalasi konflik di Jakarta, suara pemuda dari Blitar menyoroti dua dimensi yang kerap terabaikan: jaminan privasi warga biasa dan kepercayaan ekonomi rakyat.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Blitar, Khabib Mulya Aji Widodo, menilai kasus ini menyangkut kepentingan publik yang jauh lebih luas daripada dinding Istana Negara semata.
“Jika Presiden saja diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal, bagaimana dengan keamanan privasi dan kebebasan masyarakat biasa?” tegas Khabib, Rabu (4/11/2026).
Khabib mengingatkan bahwa tidak boleh ada satupun aparat atau pejabat yang kebal hukum. “Proses hukum harus transparan, independen, dan tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar politik,” ujarnya. Ia mendesak Bareskrim membuktikan motif di balik penyadapan ini, apakah murni kepentingan politik, hasrat mempertahankan pengaruh, atau ada irisan dengan oligarki ekonomi.
Dari kacamata ekonomi makro, Khabib turut mengingatkan bahaya panjang dari konflik ini. Menurutnya, ketidakpastian politik dapat menggerus kepercayaan investor, menghambat realisasi investasi baru, dan menciptakan persepsi risiko yang membahayakan stabilitas Indonesia.
Kritik yang tak kalah tajam disuarakan oleh Sekretaris Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Blitar, Alex Cahyono. Alex mengajak publik untuk tidak terjebak pada figur tersangka semata.
“Ada persoalan yang jauh lebih besar, yakni bagaimana negara menggunakan instrumen pengawasan dan sejauh mana privasi warga negara benar-benar dilindungi,” terang Alex. Ia menyoroti fenomena “standar ganda”; saat elite negara disadap, hal itu dianggap ancaman serius. Namun selama ini, elemen masyarakat sipil, aktivis, mahasiswa, hingga jurnalis kerap menghadapi ancaman pengawasan digital secara senyap tanpa perlindungan serupa.
Alex mengingatkan agar rentetan skandal ini tidak sekadar menjadi panggung perebutan kuasa antarelite, sementara rakyat di akar rumput masih harus bergulat dengan mahalnya harga kebutuhan pokok, krisis daya beli, ancaman kehilangan pekerjaan, hingga bencana karhutla dan kerusakan lingkungan.
“Presiden disadap memang persoalan serius, tetapi rakyat yang setiap hari hidup dalam tekanan ekonomi juga bukan persoalan sepele,” sindir Alex. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas sistem adalah kunci. “Jangan hanya fokus pada individu, tetapi bongkar sistem yang memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan terjadi,” pungkasnya.
Senada dengan tuntutan publik akan perlindungan hak individu, Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, turut angkat bicara mengenai bahaya laten skandal ini. “Ada hak atas privasi di situ, keselamatan dan rasa aman yang terancam,” tegas Pigai di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
