Milad ke-60 KAHMI: Tantangan Mewujudkan 4 Pilar Kedaulatan Bangsa

Insani Media

INSANIMEDIA.ID – Hari ini, tepat enam puluh tahun silam, KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) lahir dan tumbuh menjadi salah satu simpul intelektual bangsa. Milad ke-60 yang jatuh pada 17 September 2026 ini dirayakan dalam dua wajah yang saling melengkapi.

​Di ibu kota, gagasan besar tentang kedaulatan bangsa telah dirumuskan dalam forum akademik yang khidmat sepekan sebelumnya. Sementara itu di berbagai daerah, dari Karawang hingga Bireuen, alumni HMI merayakannya dengan cara yang lebih membumi: donor darah, potong tumpeng, dan silaturahmi sederhana bersama warga sekitar.

​Dua wajah ini sesungguhnya cermin dari watak KAHMI itu sendiri, yakni organisasi yang berpijak pada nalar namun tetap berikhtiar dekat dengan denyut kehidupan rakyat kebanyakan.

Empat Pilar Kedaulatan

​Simposium Nasional bertajuk kedaulatan bangsa yang digelar di kompleks parlemen pada awal September lalu bukan sekadar seremoni ulang tahun. Forum yang dihadiri hampir seribu kader dan sejumlah tokoh nasional itu merumuskan empat pilar kedaulatan yang hendak diserahkan kepada Presiden, yaitu: pangan, energi, air, dan sumber daya manusia.

​Keempatnya bukan tema baru, tetapi justru karena itulah relevansinya kian mendesak. Indonesia, negeri agraris yang subur, faktanya masih bergantung pada impor pangan dalam banyak komoditas pokok.

​Hilirisasi yang digadang-gadang sebagai jalan kemandirian energi nyatanya belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sekitar wilayah tambang. Di sisi lain, krisis air bersih yang melanda Jawa dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengingatkan kita bahwa akses atas air—hak paling mendasar bagi kehidupan—masih jauh dari terjamin bagi banyak warga.

​Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang kerap dibanggakan lewat angka-angka makro belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan yang dirasakan di tingkat rumah tangga. Keempat pilar ini pada dasarnya saling terkait erat. Krisis air memperberat beban petani, ketergantungan pangan melemahkan daya tawar desa, dan hilirisasi tanpa pemerataan hanya memindahkan kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa benar-benar menghapusnya.

Baca Juga :  Memahami Kasus Dugaan Korupsi Dalam Soal Pembagian Kuota Haji Tambahan 2024

Relevansi Kemanusiaan KAHMI

​Persoalan-persoalan ini bukan sekadar wacana kebijakan di ruang seminar, melainkan menyentuh langsung kehidupan kelompok rentan. Petani kecil bergantung pada rantai distribusi pangan yang timpang, warga pesisir dan pinggiran kota harus antre demi seember air bersih, sementara para pekerja kerap menjadi penonton dari hilirisasi industri yang semestinya mengangkat martabat mereka.

​Di titik inilah gagasan KAHMI menemukan relevansi kemanusiaannya.

“Kedaulatan yang sejati bukan hanya soal kemandirian negara di hadapan dunia luar, melainkan soal apakah negara sungguh-sungguh hadir dan berpihak kepada warganya yang paling lemah.”

 

​Redaksi memberi apresiasi atas pilihan KAHMI merawat tradisi berpikir dan berargumentasi lewat forum akademik, alih-alih sekadar jalan protes jalanan yang keras. Itu adalah bentuk kedewasaan organisasi yang patut dicontoh oleh elemen masyarakat sipil lain.

​Namun, kedewasaan semacam itu akan kehilangan makna jika berhenti pada dokumen rekomendasi yang elegan di atas kertas. Sejarah mencatat, tidak sedikit dokumen strategis hasil forum-forum besar berakhir sebagai arsip seremonial, tanpa mekanisme pengawalan yang jelas dan tanpa indikator keberhasilan yang terukur.

​Pemerintah, pada gilirannya, kerap menerima rekomendasi semacam ini dengan sambutan hangat, namun minim tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Mengawal Janji Kedaulatan

​Karena itu, momentum milad ini semestinya tidak berhenti pada seremoni penyerahan dokumen kepada Presiden.

​Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan dengan menerjemahkan empat pilar kedaulatan itu ke dalam kebijakan yang konkret dan terukur. Ini termasuk keberpihakan anggaran dan regulasi yang nyata bagi petani, nelayan, dan warga yang kesulitan mengakses air bersih.

​Di sisi lain, KAHMI perlu memastikan bahwa semangat kritis yang mereka rawat tidak padam begitu tepuk tangan seremoni usai. Mengawal implementasi rekomendasi hingga tuntas adalah ujian sesungguhnya dari komitmen intelektual yang mereka bangun selama enam dekade.

Baca Juga :  Menanti Tuah UU PPRT di Blitar, Dari "Kado" Kartini Menuju Perlindungan Nyata

​Bagi masyarakat luas, milad KAHMI hari ini adalah pengingat. Bahwa kedaulatan bangsa bukan hanya perkara simbol dan seremoni di ruang-ruang megah ibu kota, melainkan soal apakah setiap warga—petani di desa, ibu yang mengantre air, buruh di kawasan industri—benar-benar merasakan buah nyata dari gagasan besar itu.

​Selamat berulang tahun keenam puluh, KAHMI. Semoga perjalanan enam dekade ini menjadi titik tolak baru untuk memastikan bahwa kedaulatan yang diperjuangkan sungguh-sungguh berpihak pada kemanusiaan. (Redaksi)